Pembangunan Infrastruktur Harus Siaga Bencana

Infrastruktur MRT yang tengah dibangun di Jakarta. - JIBI
04 Januari 2019 11:10 WIB Hadijah Alaydrus & Krizia Putri Kinanti News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah akan merevisi perencanaan pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan sistem siaga bencana.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro telah berulangkali menyuarakan rencana  memasukkan evaluasi risiko bencana ke dalam perencanaan infrastruktur.

“Gunung meletus, tanah longsor, banjir dan badai yang kerap terjadi di Indonesia mampu merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan bahkan jaringan listrik dan telekomunikasi,” kata dia, Kamis (3/1/2019).

Di sisi lain, intensitas dan dampak bencana juga semakin besar akibat  adanya perubahan iklim.

Staf khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto mengatakan pengembangan sistem siaga bencana akan fokus pada spesifikasi teknis infrastruktur untuk menghadapi bencana.

Dia mencontohkan kekuatan struktur dari infrastruktur, kondisi tanah atau

daerah tempat infrastruktur dibangun berdasarkan kerentanan terhadap likuefaksi atau struktur tanah

“Perencanaan pembangunan infrastruktur [ke depannya] akan didesain untuk lebih siaga bencana mengingat Indonesia adalah negara rawan bencana,” ucap Eko.

Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Max Antameng mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur bisa direvisi agar lebih siaga bencana.

Namun, revisi terakhir pembangunan infrastruktur yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.56/2018.  Menurut Max, PSN sudah memiliki anallisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan studi kelayakan yang lengkap.

“Studi kelayakan mengakomodasi mitigasi bencana di dalam pemilihan rute atau lokasi dan ini berarti sudah mengantisipasi bencana,” kata Max.

Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan akan mengikuti apa yang direncanakan oleh pemerintah dan pemberi kerja. Menurut dia, revisi rencana pembangunan infrastruktur agar lebih siaga bencana akan lebih baik.

“Dalam membuat produk, dua hal yang kami perhatikan adalah tahan lama dan aman.”

Dengan demikian, infrastruktur dapat menyelamatkan banyak orang dari ancaman bencana seperti gempa yang umumnya menelan banyak korban.

Errika menegaskan saat ini infrastruktur di daerah tertentu telah  dibuat tahan bencana, sementara bangunan-bangunan biasa kebanyakan tidak dibangun tahan gempa.

Muhammad Sadli, Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan banyak pembangunan yang tidak memperhatikan keselamatan.

Contohnya, banyak pabrik dan bangunan yang berdiri sangat dekat pantai. “Penegakan aturan sangat penting [untuk menghindari dampak ikutan bencana lebih luas],” kata dia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia