Usai Geledah Kantor Summarecon, KPK Sasar Rumah Lampri di Bekasi
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
JK saat berpidato di acara Pertemuan Akhir Tahun Partai Golkar di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018)./Suara.com-Yasir
Harianjogja.com, JAKARTA- Ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta Partai Golkar untuk tidak meniru Demokrat karena berkorupsi meski meneriakan jargon anti korupsi, mendapatkan tanggapan. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melihat hal sebaliknya.
Ferdinand mengatakan, seharusnya Jusuf Kalla yang meminta Demokrat untuk tidak meniru Golkar. Sebab menurut Ferdinand, justru lebih banyak kader Golkar yang tersandung kasus korupsi ketimbang Partai Demokrat .
"Terbalik, justru pernyataan JK ini terbalik. Dari segi manapun ini terbalik. Mestinya JK mengingatkan Demokrat agar tidak meniru Golkar. Kenapa? Karena Golkar ternyata lebih banyak kadernya yang korup daripada Demokrat," ucap Ferdinand kepada Suara.com, Jumat (21/12/2018).
Melihat rekam jejak korupsi kader partai, Ferdinand menghitungnya dari lamanya partai tersebut berdiri. Ia kemudian membandingkan kalau Golkar lebih banyak koruptor serta aksi korupsinya ketimbang Demokrat.
"Golkar juga jauh lebih tua dari Demokrat, tentu korupsinya lebih banyak. Jadi yang benar itu, Demokrat jangan tiru Golkar apalagi tiru JK," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau Partai Golkar tidak mencontoh Partai Demokrat soal jargon anti korupsi. Hal itu, disampaikan JK lantaran Partai Demokrat sempat membuat jargon anti korupsi namun banyak kadernya yang belakangan ini justru terjerat kasus korupsi.
Menurut JK, Partai Golkar juga pernah mengatakan anti korupsi. Namun ternyata mantan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yakni Setya Novanto dan Idris Marham juga tersangkut kasus korupsi.
"Ini memang sulit karena kalau kita bicara Golkar anti korupsi, wah (mantan) Ketum dan (mantan) Sekjen ada kendala. Bagaimana caranya kita membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," tutur JK saat berpidato di acara Pertemuan Akhir Tahun Partai Golkar di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Borobudur Indonesia Expo 2026 di Kota Magelang ditargetkan menarik 40.000 pengunjung dan transaksi Rp2 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
ASDP mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengurai antrean kendaraan logistik dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.