Advertisement
Perda Syariah dan Injil Sangat Rentan Diskriminasi
Ilustrasi peraturan daerah - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perda berbasis agama seperti perda injil atau perda syariah dinilai rawan menimbulkan diskiriminasi di masyarakat.
Alan Singkali, Koordinator Jaringan Milenial Anti-Intoleransi dan Anti-Korupsi, mengatakan bahwa peraturan daerah berbasis agama yang menjadi polemik belakangan ini telah menggugah rasa nasionalisme masyarakat sebagai sebuah bangsa yang utuh.
Advertisement
Sebagai produk hukum, perda berbasis agama,bertentangan dengan prinsip ekualitas atau kesamaan di depan hukum karena aturan agama tertentu seharusnya tidak berlaku bagi pemeluk agama lain.
"Perda berbasis agama rentan terhadap terjadinya diskriminasi, sebab yurisdiksi hukum mengatur warga dalam sebuah kawasan tertentu, konteks perda, berarti di kawasan suatu daerah," ujarnya, Senin (26/11/2018).
BACA JUGA
Lanjutnya, menjelang pemilu serentak tahun 2019, rakyat Indonesia akan memiliki pemilih pemula baru sekitar 14 juta orang, dan ada sekitar 40% pemilih milenial dari total keseluruhan daftar pemilih tetap.
"Mereka yang disebut milenial ini harus diselamatkan pemahamannya tentang kehidupan berkebangsaan. Politik identitas tidak boleh menjadi konsumsi politik mereka. Oleh karena itu perlu untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap sikap politik atas perda berdasarkan agama tersebut," tegasnya.
Polemik mengenai peraturan daerah berbasis agama ini bermula ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie Louisa, dilaporkan karena pidato politiknya yang konsisten menolak Perda Injil dan Perda Syariah pada rangkaian acara ulang tahun partai.
"Pasca-pidato tersebut, ada banyak partai yang menyatakan mendukung perda-perda berbasis agama. Kami mengimbau pemilih milenial untuk tidak memilih partai yang mendukung perda berdasarkan agama, karena itu tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan kita", pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KemenHAM Minta Polisi Percepat Kasus Air Keras Aktivis KontraS
IRGC Tegaskan Selat Hormuz Tak Ditutup, Hanya Dikendalikan Iran
Prancis Tahan Kapal Induk di Mediterania, Tak Kirim ke Hormuz
Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
Advertisement
Prediksi Puncak Arus Mudik Tol Cipali di Cirebon 17 Maret 2026
Mudik Lebaran, Penumpang Terminal Kampung Rambutan Naik 100 Persen
Cak Imin Kaget Bupati Cilacap Kader PKB Jadi Tersangka KPK
Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak Mulai Ramai Pemudik
WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
Advertisement
BGN Hentikan 9 Dapur MBG di Gresik Gara-Gara Sajikan Kelapa Utuh
Wapres Gibran Soroti Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
Kapolri Ingatkan Sopir Bus Utamakan Keselamatan Mudik 2026
Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
H-6 Lebaran, 23.610 Kendaraan Melintas GT Cikampek Utama
Advertisement
Puncak Mudik Terminal Mandala Lebak Diprediksi 17-18 Maret
Berita Pilihan
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KONI DIY Gandeng RS Hermina Perkuat Layanan Kesehatan Atlet
- Kemlu RI Beri Bantuan Hukum 19 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand
- Masalah THR Lebaran di Bantul Muncul, 1 Kasus Naik ke DIY
- Indonesia Pilih Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi Konflik Iran vs AS-Israel
- KPK Sita Rp610 Juta dari Pungli THR Bupati Cilacap
- Suara Ibu Indonesia Desak Negara Lindungi Aktivis dari Teror Air Keras
- Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Advertisement
Advertisement
