Digitalisasi Kunci Penting Efisiensi di Industri Perbankan

Seorang karyawan melakukan aktivitas di salah satu perusahaan financial technology (Fintech), di Jakarta, Selasa (3/4/2018). - JIBI/Endang Muchtar
26 November 2018 10:07 WIB Muhammad Khadafi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Efisiensi industri perbankan di dalam negeri telah lama menjadi isu strategis. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2016 menawarkan insentif bagi bank yang beroperasi dengan optimal dan efisien.

Ekspansi digital diharapkan menjadi jawaban. Transformasi yang telah dimulai oleh sejumlah bank dalam beberapa waktu terakhir telah membuat jumlah kantor cabang terus menyusut.

Namun, hal tersebut belum cukup signifikan untuk menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan jumlah kantor cabang bank sepanjang 2018 semakin dalam. Hingga September, rata-rata kantor cabang turun 2,1% per bulan (year-on-year/yoy). Padahal, tahun lalu rata-rata masih kurang dari 1%.

Pada saat yang sama beban operasional justru naik 8%, sedangkan pendapatan operasional tumbuh 7,4%. Hal ini pun membuat rasio BOPO naik menjadi 79,13%, dari sebelumnya 78,71%.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David E. Sumual menilai bahwa digitalisasi belum bisa dilakukan sepenuhnya oleh seluruh industri perbankan, utamanya bank kecil. Bank yang tergolong ke dalam kategori pemilik modal inti kurang dari Rp5 triliun akan kesulitan melakukan transformasi.

“Digital itu bisa efisien, tapi tidak murah, karena butuh investasi yang tidak sedikit,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurutnya, strategi digital yang semakin masif diterapkan oleh bank besar akan terasa pada penurunan rasio BOPO dalam 1—2 tahun mendatang. Hal itu dengan catatan suku bunga acuan bank sentral tidak terus merangkak naik.

Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan, digitalisasi pada akhirnya akan membuat efisiensi secara operasional. Pengurangan jumlah kantor cabang menjadi salah satu faktor utama.

Selain itu, strategi digital dapat menahan kebutuhan penambahan karyawan untuk menggenjot fungsi intermediasi. Namun, sepanjang tahun ini digitalisasi perbankan belum dilakukan maksimal. Hal ini membutuhkan waktu yang bertahap.

Lani melanjutkan, strategi digital perseroan memungkinkan akan menuju era transaksi tanpa kartu atau cardless. Sistem pembayaran berbasis kode QR (quick response) akan jadi senjata utama.

“Kalau sudah tanpa kartu itu bisa menurunkan beban operasional. Bisa turun sampai dengan dua digit,” kata Lani kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, dampak efisiensi dari digitalisasi adalah pengurangan kantor cabang. CIMB Niaga akan melanjutkan untuk mengurangi 50—60 kantor cabang setiap tahun. “Tidak akan sampai nol, tapi kami sesuaikan dengan kebutuhan nasabah,” kata Lani.

Dikonfirmasi terpisah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengklaim telah membukukan kinerja positif tahun ini tidak lepas dari strategi digitalisasi. Rasio BOPO perseroan turun menjadi 70,6% pada September 2018, dari sebelumnya 73,2% per September 2017.

Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan, hal tersebut adalah bagian dari efek digitalisasi baik produk maupun internal perseroan. Namun, menurutnya, digitalisasi tidak akan sampai membuat beban operasional BRI turun signifikan.

Pasalnya, tidak seperti bank umum konvensional lain, bank milik pemerintah ini masih membutuhkan banyak tenaga kerja untuk penyaluran kredit. “Kredit UMKM kami besar. Sulit menggenjot portofolio kalau tidak banyak tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, PT Commonwealth Bank merupakan satu bank milik pemodal asing yang telah menerapkan teknologi masa depan. Bank asal Australia ini memiliki layanan pembuatan rekening dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) tanpa tatap muka.

“Ini sangat terasa dari segi operasional. Ini memotong seperlima beban operasional yang tadinya harus kami keluarkan untuk setiap nasabah baru,” kata Head of Wealth Management & Retail Digital Business Bank Commonwealth Ivan Jaya.

TANTANGAN SDM

Akan tetapi, hal tersebut bukan tidak mungkin mendatangkan persoalan baru. Tenaga kerja industri yang dibutuhkan industri perbankan akan berubah seiring dengan implementasi teknologi yang semakin masif.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan bahwa ke depan perbankan akan butuh sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki tugas kerja terkait dengan administrasi dan pelayanan seperti teller.

Daya analisa juga dibutuhkan untuk para tenaga kerja yang ingin bertahan di tengah transformasi yang tidak bisa dihindarkan.

Batara mengutarakan, Citi Indonesia tidak akan ekspansi jaringan secara fisik ke depan. Hal ini akan berimbas terhadap penundaan rencana penambahan tenaga kerja.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menambahkan, digitalisasi akan terus berkembang dan tetap akan ada pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Pelayanan nasabah korporasi masih memerlukan keterampilan account officer.

Emiten perbankan berkode BBCA tersebut, saat ini memiliki sekitar 25.000 tenaga kerja, dengan beban tenaga kerja mencapai Rp8,11 triliun. “Nasabah ritel itu memang bisa engagement lewat [kanal] digital. Big data akan membantu ini lebih tepat tujuan. Namun untuk nasabah korporasi, belum bisa,” katanya.

Adapun Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dadang Setiabudi berharap pertumbuhan jumlah pegawai 0%. Perekrutan pegawai hanya dilakukan untuk mengganti pegawai lama yang telah pensiun.

Sumber : Koran Bisnis Indonesia