Alumni 212 Hendak Reuni, Ma'ruf Amin : Kalau Ada Agenda Politik Tidak Perlu

Harianjogja.com, JAKARTA - Reuni Alumni 212 dikabarkan bakal digelar tak lama lagi.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Ma'ruf Amin menilai tak perlu lagi ada aksi reuni 212 yang akan digelar Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dalam waktu dekat ini. Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga enggan menghadiri reuni tersebut apabila ada unsur politis di dalamnya.

"Untuk apa reuni itu, untuk apa. Urusannya 212 sudah selesai kalau hanya urusan kekeluargaan silaturahim tapi kalau ada agenda politik tidak perlu," jelas Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Menurut Ma'ruf, Reuni 212 bisa saja digelar dalam rangka meningkatkan tali silaturahim antar pengurus maupun pesertanya. Namun, ia tak setuju bila aksi dimanfaatkan untuk membangun upaya mengganti rezim pemerintahan saat ini.

"Bagus-bagus saja untuk mengingatkan bahwa dia harus ikut berperan dalam membangun bangsa dan negara, tapi jangan kemudian menjadi gerakan politik tertentu untuk apa namanya merobohkan, untuk mengganggu pemerintahan yang ada," ucapnya.

"Saya kira asal tidak dalam arti seperti itu itu silaturahmi biasa saja saya kira bagus saja," imbuhnya.

Aksi 212 pertama kali digelar pada 2016 sebagai bagian dari Aksi Bela Islam berjilid-jiid di tahun itu. Aksi dipicu oleh pernyataan Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok saat itu. Gubernur DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri di Pilgub DKI tersebut menyitir salah satu ayat di surat Al Maidah.

Belakangan Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena pernyataannya sehingga dipenjara dua tahun. Saat ini ia masih menjalani hukuman penjara sejak Mei 2017 lalu.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif mengatakan reuni aksi 212 sedang dipersiapkan. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipertimbangkan diundang hadir dalam acara itu.

"Sedang dipertimbangkan, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan panitia. Anda bisa bacalah, selama ini yang didukung 212 siapa. Sedang dipertimbangkan, apakah ada kemungkinan diundang atau tidak. Kami belum memutuskan. Kita belum putuskan," kata Slamet di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat 9 November 2018 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Okezone.com