Masalah di Perayaan Sekaten seperti Penyakit Menahun

Harianjogja.com, JOGJA—Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) sudah dibuka Jumat (12/11/2018) kemarin di Alun-Alun Utara Jogja dan akan berlangsung selama 18 hari. Sebagaimana tahun sebelumnya, ini adalah perayaan keagamaan, budaya, sekaligus ekonomi. Sayang, masih ada persoalan yang belum diselesaikan. Berikut laporan wartawan Harianjogja.com Abdul Hamid Razak.

Sekaten tidak bisa dilepaskan dari peringatan maulid Nabi Muhammad. Sekaten juga berkaitan dengan hajat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berupa Miyos Gongso, pemindahan gamelan Kanjeng Kyai Guntur Madu dan Kanjeng Kyai Naga Wilaga dari Kraton ke Masjid Gedhe Kauman, serta Kondur Gongso, kembalinya gamelan tersebut ke Kraton.

Sekaten dimeriahkan dengan pasar malam. Gerai-gerai dibuka, juga panggung kesenian masyarakat.

“Ketiga hal itu: religi, budaya, ekonomi, tidak pernah bisa dilepaskan dari PMPS,” kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi saat memberikan sambutan sebelum membuka PMPS, Jumat (2/11).

Sekaten diawali dengan ziarah ke makam raja-raja Mataram di Kotagede dan Imogiri, dilanjutkan dengan wilujengan (selamatan) sepekan sebelum Sekaten dibuka. Wilujengan tahun ini diisi dengan doa bersama dan dhahar kembul antara perangkat pemerintah dan para abdi dalem.

Dua gamelan, Kyai Guntur Madu dan Kyai Naga Wilaga dibunyikan di Pagongan selama tujuh hari berturut-turut untuk menandai peringatan hari lahir Nabi Muhammad.

Orang-orang kemudian memperebutkan gunungan dalam Grebek Gunung yang menjadi puncak perayaan sekaligus mengakhiri Sekatenan. “Sekaten merujuk pada dua kalimat syahadat,” kata Wakil Gubernur DIY Paku Alam (PA) X.

Sekaten memuat risalah Nabi Muhammad, serta peran Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Menurut Paku Alam X, nilai budaya juga terkandung karena Sekaten merupakan pertemuan budaya Jawa, Hindu, Buddha dan Islam. “Kami berharap masyarakat bisa mengerti betul makna Sekaten yang sebenarnya,”  ucap dia.

PA X menilai Sekaten membawa banyak manfaat bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial. Masyarakat juga bisa berinteraksi dan saling bertatap muka. “Jadi tidak hanya membawa keuntungan ekonomi. Sekaten juga memberikan ruang untuk menampilkan potensi budaya. Semoga Sekaten tahun ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat.”

Permasalahan

Tahun demi tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus memperbaiki penyelenggaraan PMPS. Mulai dari aspek penyelenggaraan hingga rata ruangnya. Meski demikian, tidak ada yang sempurna. Sekaten masih dibumbui persoalan yang kontroversial. Mulai masalah tarif parkir hingga sirkus lumba-lumba.

Protes terhadap pertunjukan lumba-lumba muncul dari Animal Friends Jogja (AFJ). Kelompok ini telah melayangkan surat protes dan permintaan audiensi kepada Pemkot Jogja. Mereka keberatan dengan pertunjukan satwa lumba-lumba. Sementara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY menyatakan perusahaan penyelenggara sirkus satwa dari Jakarta telah mengantongi izin hingga 2019. “Pertunjukan itu sudah mengantongi izin,” kata Kepala BKSDA DIY, Junita Parjanti.

Agar tidak menimbulkan polemik, Heroe Poerwadi ingin mempertemukan AFJ dengan panitia penyelenggara. Baginya, masalah ini perlu juga diselesaikan agar apa yang dianggap sebagai eksploitasi hewan, tidak mengotori kesakralan Sekaten.

Persoalan lainnya adalah tarif parkir. Camat Gondomanan Agus Arif beberapa kali mengatakan penentuan tarif parkir PMPS mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk sepeda motor yang parkir di pinggir jalan. Aturan ini yang dijadikan dasar,” kata dia.

Namun, tarif parkir untuk sepeda motor dipatok Rp5.000 dan mobil Rp10.000.

“Kalau Rp3.000 masih wajar. Sebagian teman saya yang parkir di sisi utara bagian barat jalan ditarik Rp3.000. Tapi yang sebelah selatan di pinggir jalan kok Rp5.000,” kata Setiasih, 20, salah seorang pengunjung PMPS di sela-sela pembukaan, Jumat (2/11/2018).

Warga Mergangsan tersebut tidak bisa berbuat banyak dan hanya membayar sesuai tarif yang ditentukan oleh juru parkir tersebut. Asih juga menunjukkan karcis parkir yang dibuat oleh Kelompok Parkir Dwisotowarso (DWS) Jogja. Pada nomor serinya, tertera angka 006119.

Agus Arif mengatakan usulan Forum Komunikasi Komunitas Alun-Alun Utara (FKKAU) agar tarif parkir selama PMPS ditentukan Rp3.000 untuk Senin-Jumat dan Rp5.000 untuk Sabtu-Minggu hingga kini belum direspons oleh Pemkot sehingga semestinya tarif parkir sesuai perda.

Agus menyebut  parkir sepeda motor di Alun-Alun Utara dikelola kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Mereka meminta tarif parkir dinaikkan karena Rp2.000 tidak sepadan dengan waktu parkir yang kadang terlalu lama.

 “Penentuan tarif selalu menjadi masalah klasik yang dihadapi setiap penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Untuk aduan warga terkait tarif Rp5.000 yang diminta Dwisotowarso, nanti kami beri peringatan,” kata Agus.

Anggota Forpi Kota Jogja Bidang Pemantauan dan Investigasi Baharuddin Kamba mengibaratkan tarif parkir sebagai penyakit tahunan yang tidak pernah disembuhkan. “Alangkah baiknya Pemkot dapat mencari solusi bersama atas persoalan tarif parkir setiap PPMS,” kata Kamba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News