Advertisement
Dinilai Tak Beretika, Kubu Prabowo Ogah Libatkan Kepala Daerah untuk Kampanye
Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno saat deklarasi di Kertanegara, Kamis (9/8/2018) malam. - Antarafoto/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo mengklaim kepala daerah tak dilibatkan untuk proses kampanye Pilpres 2019.
Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferry Juliantono, menyatakan pihaknya tidak melibatkan kepala daerah sebagai juru kampanye meski mereka adalah kader partai politik koalisi yang mengusungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tersebut.
Advertisement
Sejak awal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi memiliki garis yang jelas, kata Ferry melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Ferry menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melibatkan kader yang saat ini duduk menjadi kepala daerah sebagai anggota BPN.
Pernyataan Ferry itu terkait dengan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo/K.H. Ma'ruf Amin, Neneng Hassanah Yasin, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan Meikarta.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski aturannya tidak melarang, cara-cara tersebut jauh dari politik yang beretika. Pasalnya, akan banyak benturan kepentingan dan rentan penyalahgunaan wewenang.
Dampak lainnya, hak-hak masyarakat akan terganggu karena pejabat/kepala daerahnya terseret-seret dalam kampanye pemilu sentak, kata Ferry.
Terkait dengan pemecatan Neneng dari TKN Jokowi/Ma'ruf atas kasus suap tersebut, menurut dia, hal itu menegaskan banyaknya benturan kepentingan ketika melibatkan kepala daerah dalam tim pemenangan pilpres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Advertisement
