Berada di Zona Rawan Gempa & Tsunami, Ibu Kota 3 Provinsi Diwacanakan Dipindah

Harianjogja.com, JAKARTA - Diskusi ilmiah yang membahas tentang Gempa, Tsunami dan Likuifaksi Donggala-Palu di Sekolah Ilmu Lingkungan di Kampus UI Salemba, Senin (8/10/2018), membahas sejumlah isu penting.

Salah satunya tentang wacana pemindahan ibu kota di beberapa provinsi rawan gempa dan tsunami,di antaranya Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kota Padang (Sumatra Barat), Kota Bengkulu (Bengkulu). Ibu kota dari provinsi tersebut diwacanakan untuk dipindah ke wilayah lain yang lebih aman dari ancaman gempa, tsunami dan likuifaksi.

Dalam diskusi bertemakan "Bencana Palu: Refleksi Lingkungan, Teknis, Sosial dan Tata Ruang" yang dihadiri oleh mahasiswa pascasarjana (S2/S3) Sekolah Ilmu Lingkungan UI itu, ekonom senior UI, Profesor Dr Emil Salim, mengajukan wacana tersebut sebagai salah satu rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah.

Emil juga mengemukakan kemungkinan potensi terjadinya likuifaksi di wilayah DKI Jakarta, sebagaimana yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi ini yakni Dr.Andi Renald ST,MT (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria&Tata Ruang/BPN), Prof.Budi Susilo Soepandji (Guru Besar Departemen Teknik Sipil UI), Prof.Widjojo A.Prakoso (Guru Besar Departemen Teknik Sipil UI), Prof.Linda Darmajanti (Guru besar Departemen Sosiologi Fisip UI).

Andi Renald mengatakan Kota Palu bersama beberapa ibu kota provinsi di Tanah Air seperti Kota Padang (ibu kota Provinsi Sumatra Barat), Kota Bengkulu (ibu kota Provinsi Bengkulu), merupakan wilayah yang rawan gempa bumi dan dilalui sesar aktif.

Kondisi tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk bisa segera melakukan kajian mendalam dan komprehensif memindahkan ibu kota tersebut ke lokasi yang lebih aman dari ancaman gempa, tsunami dan likuifaksi.

Namun dalam kapasitas sebagai pribadi, Andi Renald setuju pemindahan ibu kota provinsi-provinsi tersebut.

"Untuk pindah itu adalah keputusan politis, butuh proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Dia menyebutkan pemerintah sedang mempelajari melakukan relokasi pemukiman penduduk dari wilayah yang terkena dampak gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu yakni Perumnas Balaroa Palu Barat dan Petobo Palu Timur, dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

"Demikian juga untuk yang berada di pesisir Teluk Palu, dilarang untuk dihuni. Mungkin akan dipasangi penyangga yang kokoh," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com