Ponpes Sunan Kalijaga Minta Santri Berpolitik secara Dewasa

Harianjogja.com, JOGJA—Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Kalijaga Gesikan, Bantul, Jogja meminta kepada seluruh santri, kaum muslimin khususnya dan seluruh warga bangsa dan negara pada umumnya untuk berpolitik secara dewasa, santun dan berintegritas.

“Jauhkan diri dari fitnah, adu domba, provokasi, ujaran kebencian yang merusak persaudaraan dan persatuan nasional,” kata Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga Gesikan Gus Beny Susanto kepada Harian Jogja.com, Senin (3/9/2018).

Pernyataan Gus Beny ini muncul terkait dengan terjadinya kekerasan, dan konflik yang berpotensi memecah belah persaudaraan dan kesatuan bangsa akibat adanya Gerakan 2019 Ganti Presiden dan reaksi JKW 2 Periode di berbagai daerah yang terus berlangsung, sementara masa kampanye belum dimulai.

Gus Beny juga mengimbau pada Kapolri dan Kapolda DIY untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan gerakan-gerakan itu karena terbukti berpotensi memicu reaksi dan kekerasan serta mengganggu ketertiban umum.

“Memang ini hak menyampaikan pendapat, berekspresi, dan secara legal dijamin UU, namun dari sisi etika politik atau fatsun politik tidaklah baik,” kata Gus Beny.

Atas adanya fakta-fakta itulah, dia meminta kepada seluruh pimpinan partai politik, calon legislatif agar bertanggung jawab kepada tim sukses, simpatisan dan pendukungnya dengan melakukan pembinaan, kontrol berpolitik yang dewasa, melalui adu konsep program kebijakan bagi kesejahteraan. “Bukan adu domba, mengumbar kebencian dan permusuhan,” ujarnya.

“Patuhilah berbagai ketentuan perundangan-undangan dalam Pemilu 2019 agar kualitas demokrasi di Indonesia semakin berkualitas, akuntabel, jujur, aman dan damai. Apa arti pemilu yang tidak aman dan rusuh,” kata dia.

Sebelumnya Polri menyatakan telah memberikan perhatian khusus terhadap perang tagar menuju Pilpres 2019. Jajaran kepolisian di daerah diminta mengawasi gerakan tersebut untuk meredam eskalasi konflik.

Mabes Polri mengeluarkan surat telegram berisi lima aturan mengenai perang tagar pendukung calon presiden. Keempat tagar tersebut meliputi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.

Di belakang gerakan #2019GantiPresiden dan #2019PrabowoPresiden adalah para penentang Joko Widodo (Jokowi). Adapun penyokong #2019TetapJokowi dan #Jokowi2Periode adalah pendukung Jokowi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menilai perang tagar untuk kepentingan Pilpres 2019 lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat. “Kami merasa prihatin mencermati kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang menampilkan gejala perpecahan bangsa dengan menguatnya kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis. Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Senin (3/9/2018).

Zainut memandang perang opini, gagasan dan pernyataan sudah mulai ramai baik di media sosial maupun dalam bentuk aksi pengerahan massa meski kampanye Pilpres 2019 belum dimulai.

Sejalan dengan pendapat Gus Beny, Zainut menilai perang tagar antara 2019 ganti presiden dengan Jokowi dua periode yang dilakukan sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu. “Namun menurut hemat kami hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, itu tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas,” tutur Zainut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News