Advertisement
Batas Usia Perkawinan 16 Tahun untuk Perempuan Perlu Dinaikkan
Ilustrasi pernikahan dini/Antara - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Batas terendah perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai perlu dinaikkan, terutama bagi perempuan, untuk mencegah perkawinan anak.
"Usia minimal 16 tahun bagi perempuan, tergolong masih usia anak atau belum dewasa," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak Yohana Susana Yembise, saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Media tentang "Perkawinan Anak" di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Advertisement
Ia mengatakan batas terendah usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan justru mendorong perkawinan anak, sehingga batasnya perlu dinaikkan.
Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan hanya diizinkan bila laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun, serta memenuhi syarat-syarat perkawinan.
BACA JUGA
"Karena itu, penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan terkait usia perkawinan menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlu ada intervensi dari pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan usia anak," tuturnya.
Yohana mengatakan perkawinan anak berbahaya dan merampas hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.
Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan, setiap tahun sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 16 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Trump Klaim Jadi Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
KPK Dalami Peran Bos Maktour di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Sempat Tertutup Longsor, Jalan ke Desa Tempur Mulai Bisa Dilalui
Polda Metro Dalami Dugaan Penipuan Investasi Kripto
Advertisement
Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Utara Terendam
Berita Pilihan
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
- Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Advertisement
PAD Perikanan Rp314 Juta, TPI Baron Jadi Penyumbang Terbesar
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- Persela Tahan Barito Putra 0-0 di Stadion Surajaya
- Cuaca Buruk Hambat Pencarian Pemancing Hilang di Wediombo
- PTDI Rampungkan Restorasi CN235 TNI AU untuk Papua
- Pegawai Pajak Terjerat OTT, DJP Janji Perbaiki Pengawasan
- Pedagang Kripto Wajib Lapor Pajak Mulai 2026
- Wisata Konservasi Dinilai Cocok Jadi Arah Pariwisata DIY
- Keracunan MBG Grobogan, 658 Siswa dan Santri Terdampak
Advertisement
Advertisement
