Advertisement
Hanya 8 yang Memenuhi Syarat dari 31 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke MK
Pemilih memperlihatkan jarinya, seusai mencoblos di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018). - JIBI/Wahyu Darmawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA –Beberapa calon sudah menyampaikan keberatan menyusul selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada 7-8 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Calon-calon tersebut juga telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan hingga Selasa (10/7/2018) sore sudah ada 31 permohonan yang masuk ke MK.
Advertisement
“Setelah dihitung, yang masih dalam ambang batas 0,5% sampai 2% ada delapan sengketa yang diajukan,” ujarnya, Selasa (10/7/2018) malam.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang tidak puas dengan hasil Pilkada bisa mengajukan sengketa ke MK. Pengajuan ini dilakukan tiga hari setelah hasil penghitungan Pilkada.
BACA JUGA
Akan tetapi, pengajuannya hanya bisa dilakukan jika ada selisih 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah Pilkada. Berdasarkan Pasa 157 UU 10/2016, MK akan memutuskan perkara perselisihan sengketa paling lambat 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.
Daerah-daerah yang berpotensi diterima berdasarkan pasal tersebut adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menkop: KPM Anggota Kopdes Merah Putih Dapat Dividen
KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
Serangan Kartel di Penjara Meksiko, 23 Narapidana Melarikan Diri
Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
Advertisement
Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
Konflik Kepentingan Hibah Pariwisata Sleman Bisa Masuk Tipikor
Kasus Pelajar Tewas di Tual Maluku, Bripda MS Akui Lalai dan Menyesal
Sidang Hibah Pariwisata Sleman, BPKP: 193 Pokmas Tak Tepat Sasaran
Razia Ramadan di Johor Malaysia, 6 Pria Ditangkap Termasuk WNI
Advertisement
Skandal Epstein: Eks Dubes Inggris Peter Mandelson Ditangkap
Meksiko Serahkan Puluhan Anggota Kartel Narkoba ke AS Sejak 2025
BRIN Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Erosi
BGN Larang Monopoli Pemasok di SPPG Program MBG
Praperadilan Yaqut Molor, Hakim Beri Kesempatan Terakhir KPK
Advertisement
Ahli di MK: Diskresioner Menteri Terkait Kuota Haji Amanat konstitusi
Berita Pilihan
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
- Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
- Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
Advertisement
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Komisi C DPRD DIY Kawal Perbaikan Drainase di Mlati
- Manchester United Tekuk Everton 1-0, Sesko Jadi Penentu
- Jadwal SIM Keliling Sleman 24 Februari 2026: Di Mitra 10
- Fiorentina vs Pisa: Kean Selamatkan La Viola dari Zona Merah
- Prakiraan Cuaca DIY 24 Februari 2026, Hujan Ringan Guyur Semua Wilayah
- Satgas MBG DIY Tekankan Gizi Menu Saat Ramadan
- Jadwal SIM Keliling Jogja 24 Februari 2026: Di Alun-Alun Kidul
Advertisement
Advertisement
