Layanan Haji Siap Digunakan Jelang Kloter Perdana

Harianjogja.com, JAKARTA—Layanan haji Indonesia dipastikan siap digunakan menjelang keberangkatan kloter pertama calon jamaah pada 22 April 2026, dengan tahap akhir kini difokuskan pada pengecekan menyeluruh seluruh fasilitas.

Pemerintah memastikan seluruh komponen layanan utama telah tersedia, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan bagi jamaah di Tanah Suci.

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyampaikan kesiapan layanan sudah hampir mencapai 100 persen.

“Kesiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4/2026).

Untuk mendukung kebutuhan jamaah, pemerintah telah menyiapkan 177 hotel dan 51 dapur di Makkah.

Sementara di Madinah tersedia 100 hotel dan 23 dapur yang akan melayani jamaah selama menjalankan ibadah.

Layanan kesehatan juga telah disiapkan dan akan disupervisi langsung oleh Saudi German Hospital.

Selain itu, seluruh kartu Nusuk bagi jamaah telah tiba di Indonesia dan akan dibagikan serta diaktifkan saat berada di embarkasi.

Pemberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada 22 April 2026, sementara kepulangan jamaah direncanakan mulai 1 Juni 2026.

Total terdapat 16 embarkasi keberangkatan, dengan tambahan lokasi di Cipondoh dan Yogyakarta.

Di tengah kesiapan tersebut, pemerintah tetap memantau dinamika konflik di Timur Tengah.

Presiden meminta agar keselamatan dan keamanan jamaah menjadi prioritas utama selama penyelenggaraan haji berlangsung.

Polri Awasi Haji Ilegal

Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut memperkuat pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) Haji yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan fokus utama satgas ini adalah memberantas praktik haji ilegal serta melindungi jamaah dari penipuan.

“Penugasan Polri bersifat terpadu untuk menjamin penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Polri menjalankan tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan represif.

Pada tahap preemtif, Polri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya haji ilegal serta mengimbau agar jamaah hanya menggunakan jalur resmi.

Selain itu, penyuluhan hukum terkait penipuan travel juga digencarkan dengan melibatkan Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Pada tahap preventif, Polri melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji, termasuk mendeteksi paket perjalanan yang menawarkan keberangkatan tanpa antre.

Pengawasan juga dilakukan melalui pengumpulan intelijen terhadap potensi jaringan travel nakal serta pencegahan penggunaan visa tidak sesuai.

Polri juga akan mengamankan proses keberangkatan jamaah di titik embarkasi hingga debarkasi.

Sementara pada tahap represif, penindakan hukum akan dilakukan terhadap pelanggaran seperti travel ilegal, penipuan jamaah, dan pemalsuan dokumen.

Penegakan hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Dengan pendekatan ini, Polri menjadi garda utama dalam memastikan haji berjalan aman, sah, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Dengan kesiapan layanan dan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara