ANGKRINGAN PAKDHE HARJO : Tragedi Beras Plastik

Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jogja-Abu Nadhif (JIBI/Harian Jogja - dok)
31 Mei 2015 18:20 WIB News Share :

Angkringan Pakdhe Harjo kali ini ditulis Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jogja, Abu Nadhif

Harianjogja.com, JOGJA-Pakdhe Harjo murka. Wajahnya bermuram durja. Tidak biasanya pria paruh baya yang dikenal bijaksana itu bersumpah serapah. Tapi kali ini, pelanggan angkringannya dibuat kaget bukan kepalang. Mereka seperti melihat sosok lain, bukan Pakdhe Harjo yang mereka kenal selama ini.

“Kurang ajar,” suara Pakdhe Harjo keras, terdengar seperti menghardik.

Suasana hening. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka membiarkan Pakdhe Harjo tenang sebelum urun rembuk. Mereka tahu sejak beberapa hari terakhir pria beruban itu uring-uringan. Penyebabnya, warung angkringannya mendadak sepi seiring isu beras plastik yang melanda seantero negeri.
Meskipun DIY sudah dinyatakan bebas dari beras plastik tetap saja belum banyak pelanggan angkringan Pakdhe Harjo yang kembali. Pelanggan takut mengonsumsi beras plastik yang konon diekspor dari Tiongkok itu.

“Ini kok kayak lembaga survei saja, beda lembaga beda hasil. Padahal yang dicek barangnya sama,” sungut Pakdhe Harjo lagi.
Suto, Noyo, Yatno dan Galih masih membisu. Tapi kali ini para peserta diskusi angkringan itu tahu arah kalimat terakhir Pakdhe Harjo. Mereka merujuk pada hasil pengecekan sampel yang dilakukan PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang berbeda dengan empat lembaga milik pemerintah lainnya yakni BPOM, Pusat Labfor Mabes Polri, Balitbang Kementerian Pertanian dan Puspitek Serpong. Sucofindo menyatakan sampel beras dari Pemkab Bekasi yang mereka teliti positif mengandung senyawa plastik. Sementara keempat laboratorium lainnya menyatakan sebaliknya. Walhasil, hasil penelitian BPOM, Kemendag, Puspitek Serpong dan Mabes Polri itu yang ditetapkan sebagai hasil resmi.

Meski membisu Suto dkk. tersenyum geli. Pakdhe Harjo mengaitkan hasil survei beras plastik dengan hasil Pilpres beberapa waktu lalu yang gempar karena muncul dua kubu lembaga survei. Menariknya, saat itu juga muncul dua kubu televisi yang mengambil masing-masing lembaga survei sebagai rujukan.

“Walah Pakdhe, ini masalah beras. Beras kuwi masalah sosial ekonomi bukan politik,” Suto akhirnya berani nimbrung.
“Siapa bilang ini masalah sosial ekonomi. Masalah apapun di negeri ini bisa dipolitisasi. Beras sekarang juga sudah menjadi komoditas politik. Benar-benar para politikus kita ini bedebah semua! Yang kena dampaknya ya pedagang kecil seperti aku ini. Omset menurun lima puluh persen lebih,” sungut Pakdhe Harjo.

Emosinya tersulut lagi. Suto dkk kembali surut. Mereka berdiam diri. Memang tak dimungkiri banyak yang kena getah akibat isu beras plastik. Koran Harian Jogja memberitakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran mengklaim omset pedagang beras di pasar tradisional turun hingga 30 persen.

“Coba dipikir, harga plastik itu kan lebih mahal dari harga beras. Katanya plastik Rp12.000 per kilogram, sementara harga beras Rp8.000 per kilogram. Apa ya mungkin plastik dijual dengan harga beras yang lebih murah. Ini kan tidak masuk akal, menyalahi prinsip ekonomi. Dasar kurang ajar yang bikin gosip,” kata Pakdhe Harjo lagi.

“Kalian juga! Dari kemarin kalian hanya minum teh, kopi lalu makan gorengan. Padahal biasanya kalian makan sega kucing sampai tiga bungkus per orang. Tapi sekarang tidak sama sekali. Apa kalian juga mengira nasiku ini nasi plastik hah.”

Suto dkk. terperangah. Mereka tidak mengira bakal dituduh begitu. Tapi kekagetan mereka hanya berlangsung beberapa detik. Sejurus kemudian mereka tertawa terbahak-bahak.
“Oalah Pakdhe-Pakdhe. Ya masak kami begitu. Kami tidak makan bukan karena takut makan nasi plastik. Kami hanya masih kenyang saja, tadi dari rumah sudah makan nasi. Jadi di sini hanya wedangan saja,” Yatno mencoba meredakan kecurigaan Pakdhe Harjo.
“Memang aneh sih. Entah mana yang benar tapi kok beberapa laboratorium bisa berbeda hasilnya padahal sampel yang diuji sama. Lalu ada apa juga Sucofindo tiba-tiba bungkam setelah Kapolri dan Menteri Perdagangan mendatangi kantor mereka. Ini aneh, ada apa sebenarnya,” Noyo ikut berkomentar.

Isu beras plastik memang bergulir ke masalah politik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan menyebut isu beras plastik itu merupakan upaya makar kepada negara. Meski Mendagri tidak menyebut siapa pelaku makarnya, spontan perhatian publik mengarah ke perseteruan dua kubu besar di parlemen yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Adakah isu beras plastik ini berkaitan dengan dua kubu itu? Tidak ada yang tahu.

Sebagian kalangan menilai, isu beras plastik merupakan manuver para mafia setelah Presiden Joko Widodo mulai memberesi sindikat mafia migas. Pihak-pihak yang selama ini bermain merasa gerah lalu bermanuver. Namun, tudingan ini pun tidak bisa dibuktikan dan hanya bergulir dari mulut ke mulut yang lantas membanjiri sosial media.

Sementara, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi menuding ada oknum yang sengaja membuat gaduh menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia berpendapat tidak mungkin penjual beras melakukan kesengajaan untuk berbuat curang. Apalagi harga plastik lebih tinggi dari beras sehingga tidak masuk logika jika memalsu sesuatu untuk hasil yang justru merugi.

“Intrik-intrik politik—cenderung busuk dan menjijikkan--sudah menjadi barang lumrah di negeri ini. Para politikus tidak segan menampilkan kebusukan mereka di depan publik atau di layar kaca. Tidak jarang membuat manuver yang menyengsarakan rakyat banyak demi bisa mendapatkan keuntungan dari lawan politik. Tidak jelas siapa sebenarnya yang menebar isu itu,” kata Suto berteori.
"Pernyataan Kapolri dan juga Badan POM bahwa tidak ada beras plastik di sampel beras itu boleh jadi melegakan masyarakat. Tapi pernyataan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Ya kalau benar tidak ada beras plastik sih enggak apa-apa, tapi bagaimana kalau benar ada, kan repot," sergah Noyo.

Guliran beras plastik memang terasa aneh. Pemerintah menuding laboratorium Sucofindo terkontaminasi unsur plastik saat menguji beras sampel dari Pemkab Bekasi. Anehnya, Sucofindo sendiri juga tidak memberi klarifikasi setelah “ditekan” pemerintah. Bisa jadi petinggi Sucofindo takut lantaran sebagai BUMN nasib mereka berada di tangan pemerintah.

Masalahnya, Sucofindo bukan perusahaan yang baru lahir kemarin sore. Mereka sudah ada sejak lama dan selama ini hasil uji laboratorium mereka selalu menjadi rujukan. Dimentahkannya hasil lab mereka membuat reputasi yang dibangun Sucofindo bertahun-tahun hancur dalam hitungan hari. “Tapi itulah Indonesia. Keanehan, keganjilan sudah sangat biasa di republik ini. Entah sampai kapan,” lanjut Suto.

Kasus beras plastik sempat bergulir ke ranah pidana. Satuan Reskrim (Satreskrim) Polresta Bekasi Kota menyelidiki kasus itu dengan memeriksa tiga pihak yakni penemu beras plastik Dewi Septiani, Sucofindo yang memeriksa kandungan beras, dan Disperindagkop Bekasi. Namun belakangan kasus itu ditutup setelah pemerintah mengumumkan tidak ditemukan unsur plastik pada beras yang diteliti.
Entah bersifat kebetulan atau tidak, Polri mengaku menemukan kasus lain yaitu beras berbahan kimia atau pemutih. Yang disebut terakhir ini juga tidak kalah berbahaya dibanding beras plastik. Menurut polisi, kasus terakhir ini sedang dalam proses penyelidikan.

Apakah ini indikasi pengalihan isu dari kasus beras plastik? Kalau iya lalu apa motifnya? Pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu menjadi obrolan panas di Angkringan Pakdhe Harjo sore itu. Dan seperti biasa, argumentasi mereka hanya berhenti di obrolan. Kebenarannya tidak terjawab.