KEKURANGAN GURU : 3 Semester Tak Ada GPK untuk ABK

Kekurangan guru, Bantul membutuhkan GPK untuk membantu ABK.

Harianjogja.com, BANTUL - SD N 2 Temuwuh di Kecamatan Dlingo, Bantul kekurangan guru pendamping khusus (GPK) untuk membantu pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK). Saat ini tercatat ada sebanyak 26 siswa berkebutuhan khusus (abk) di SD 2 Temuwuh yang perlu mendapat pendampingan khusus dalam mengikuti
pelajaran seperti anak lain umumnya.

Juru bicara SD 2 Temuwuh Sri Haryati mengaku ada kendala khusus dialami pihak sekolah seperti kesulitan guru kelas mendamping 26 anak untuk rombongan belajar kelas 1 hingga kelas 6.

"Sebenarnya kami sangat membutuhkan GPK agar hak ABK ini tetap bisa terlayani dengan baik," kata Sri Haryati kepada Harianjogja.com, belum lama ini.

Guru mata pelajaran agama islam SD Temuwuh ini mengatakan tahun ajaran baru sebelumnya sekolah memiliki GPK yang ditugaskan rutin datang melakukan pendampingan siswa abk SD 2 Temuwuh secara intens.

"Tapi sejak tiga semester terakhir GPK ditarik pemerintah tidak lagi bertugas mendampingi SD 2 Temuwuh," tambahnya.

Sri Haryati menyatakan selama ini pihak SMP 2 Temuwuh sudah menjalankan kebijakan pemerintah yakni harus menerima abk yang hendak menempuh pendidikan umum. Akibatnya, karena tidak terdapat lagi GPK pihak sekolah hanya mengandalkan guru kelas yang pernah mengikuti pelatihan dasar penanganan pendidikan abk.

Nining, guru wali kelas 6 menjelaskan dari 26 abk terdiri dari siswa berpengelihatan rendah, daya tangkap rendah hingga anak berperilaku aktif. Ada beberapa abk yang kadang sulit menyesuaikan jam pelajaran dan memilih bermain-main.

"Memang kurang maksimal kalau kami atasi sendiri. Sepertinya assessment dari GPK masih sangat kami perlukan," ujarnya.

SD ini memiliki tujuh rombongan belajar berjumlah 153 siswa. Setiap tahun harus tahun harus turut meluluskan siswa abk yang sesuai ketentuan pemerintah tidak boleh sampai tinggal kelas. Sekolah dipimpin kepala bernama Sumarni ini memiliki cerita tersendiri adanya dua siswa kakak beradik dalam satu kelas yang akhirnya lulus ujian
nasional.

Terpisah, mantan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Bantul Mudiyana, yang baru dua hari ini menjalankan tugas baru di kepala bidang transmigrasi Disnakertran mengakui jumlah GPK untuk memenuhi ratusan sekolah di Bantul belum mencukupi kebutuhan. Tidak hanya untuk jenjang SD, kekurangan GPK untuk dijenjang SMP perlu mendapatkan penanganan sebagai pelayanan hak abk.

"Perlu ada perhatian khusus untuk kurangnya GPK di Bantul. Tapi mohon dimaklumi saya sekarang sudah bertugas di SKPD lain," singkat Mudiyana.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.