Advertisement
BIAYA PENDIDIKAN : Besaran SPP SMA & SMK Mungkin Berubah

Advertisement
Biaya pendidikan untuk SMA dan SMK di DIY dimungkinkan berubah. Sebab ada perubahan tata kelola pendidikan.
Harianjogja.com, JOGJA-Perubahan kewenangan tata kelola Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) kabupaten kota kepada Disdikpora provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimungkinkan berpengaruh pada perubahan biaya sekolah. Perubahan dapat terjadi pada besaran SPP yang harus dibayarkan siswa.
Advertisement
Tahun 2014 saat SMA/SMK masih dikelola Disdikpora kabupaten kota, masing-masing sekolah di lima kabupaten yakni Kota Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul, memiliki rincian biaya yang berbeda.
Kepala Sekolah SMAN 6 Jogja, Miftakodin mengatakan khusus untuk SMA di Kota Jogja sendiri, besaran SPP yang harus dibayarkan minimal Rp40.000. Menurut dia, setiap siswa menerima tiga bantuan. Pertama dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1 juta. Kedua, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 sebesar Rp1,8 juta dan ketiga bantuan dari provinsi sebesar Rp220.000.
“Tiga bantuan itu dialokasikan untuk kebutuhan siswa. Kurangannya ditanggung dalam bentuk SPP,” kata Miftakodin kepada Harianjogja.com, Selasa (13/1/2015) di ruangannya.
Jika pemindahan tata kelola SMA/SMK sudah berada di tangan provinsi, sekolah hanya akan menerima dua bantuan. BOS dan provinsi.
“Kan kita sudah tidak ditangani kabupaten kota lagi jadi hanya menerima dua. Dari situ, kemungkinan SPP bisa berubah tapi saya belum bisa memastikan. Kalau nantinya pemerintah provinsi bisa me-cover, besaran SPP bisa sama saja,” tandasnya.
Menanggapi adanya pemindahan kewenangan tata kelola SMA/SMK dari kabupaten kota kepada provinsi, Miftakodin menyambut baik keputusan itu. Sebagai salah satu sekolah di Kota Jogja, akses menuju disdikpora DIY tidak menjadi kendala.
“Tidak tahu kalau SMA di Bantul atau daerah lainnya. Setidaknya koordinasi akan lebih mudah dan informasi juga lebih cepat,” katanya. Persamaan persepsi baik dari segi manajemen maupun administrasi sekolah juga mudah terwujud.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 8 Jogja, Munjid Nur Alamsyah meminta agar Disdikpora DIY segera menginstruksikan SMA/SMK di Jogja untuk segera melakukan aset data sekolah.
“Mengingat sebentar lagi kami juga mempersiapkan Ujian Nasional (UN) jadi mohon segera diinstruksikan supaya pekerjaan tidak tempuk,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement