KENAIKAN HARGA BBM : Mensos Imbau Warga Agar Tak Menerima BLSM Jika Mampu

[caption id="attachment_419003" align="alignleft" width="325"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=419003" rel="attachment wp-att-419003">http://images.harianjogja.com/2013/06/uang-ilustrasi6.jpg" alt="" width="325" height="283" /> Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Dok[/caption]

MAKASSAR-Menteri Sosial Salim Segaf menyatakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan mulai dilaksanakan, tetapi sebelum dibagikan, masyarakat diminta untuk tidak menerima jika memang masih mampu secara ekonomi.

"Kalau memang ada masyarakat yang secara ekonomi masih cukup mampu, sebaiknya jangan mengambil hak warga miskin lainnya karena bantuan ini hanya diperuntukkan bagi warga miskin," tegasnya usai menghadiri Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu (23/6/2013).

Ia mengatakan, BLSM yang akan disalurkan di seluruh Indonesia itu akan dimulai Senin (24/6/2013) dan dirinya sendiri akan memantau langsung proses pendistribusian itu di kantor Pos Indonesia Jalan Slamet Riyadi Makassar.

Jumlah penerima BLSM secara keseluruhan sebanyak 15,5 juta lebih dan angka ini merupakan angka garis kemiskinan terbaru yang diserahkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi rujukan pemerintah dalam memberikan biaya kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sedangkan untuk penerima BLSM di Sulawesi dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak delapan juta orang lebih, 500 ribu orang diantaranya masuk dalam kategori miskin yang akan menerima dana kompensasi BBM tersebut.

"Jumlah penerima secara keseluruhan itu sekitar 15,5 juta orang sedangkan untuk di Sulsel ada sekitar 500 ribu orang yang akan menerima BLSM itu dan tentunya ini diharapkan mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM," katanya.

Salim Segaf mengaku jika BLSM bisa tepat sasaran dan bisa meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Semua masyarakat miskin ini akan terfasilitasi dengan kartu perlindungan sosial (KPS) yang sebelumnya telah disalurkan. Apalagi menurutnya jika data masyarakat miskin adalah data tahun 2011 yang telah disempurnakan.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) yang ditunjuk pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mengaku siap mendistribusikan hak masyarakat khususnya penerima sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami di PT Pos Indonesia menjamin proses pemberian kompensasi akibat kenaikan harga BBM tak butuh waktu lama guna didistribusikan kepada golongan yang dianggap berhak," ujar Direktur Ritel dan Properti Setyo Riyanto.

Menurutnya, penyaluran BLSM itu akan dilakukan di seluruh kantor cabang PT Pos Indonesia dan dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki serta pengalaman dalam menyalurkan BLT dianggapnya bukan sesuatu hal yang cukup sulit.

"Kami sudah siap, di antaranya berupa infrastruktur. Kami juga sudah berpengalaman menyalurkan BLT, jaringan pun memungkinkan, jadi penyalurannya tidak akan lama," katanya.

Sebelumnya, program BLSM yang disepakati komisi VIII sama persis dengan usul pemerintah, yakni bantuan tunai kepada masyarakat selama lima bulan sebesar Rp12 triliun. Jumlah sebesar itu dibagi dua pos anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News