Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pengawasan BBM Subsidi Diminta Diperketat

Harianjogja.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai membawa dampak lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah, terutama terkait potensi peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi kebocoran.

Menurut Bhima, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex merupakan hal yang wajar mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, lonjakan harga yang terlalu tinggi, terutama pada Pertamina Dex, berpotensi mengubah pola konsumsi di lapangan.

Ia menyoroti kenaikan harga Pertamina Dex yang mencapai sekitar 60 persen, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi kelas atas, tetapi juga sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan yang selama ini mengandalkan jenis BBM tersebut.

“Ketika harga melonjak tinggi, ada kecenderungan pelaku usaha beralih ke solar subsidi yang lebih murah,” ujarnya.

Peralihan ini, lanjut Bhima, berisiko menekan ketersediaan solar subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Ia mengingatkan potensi kebocoran distribusi, khususnya di luar Pulau Jawa, di mana pengawasan kerap lebih longgar.

Selain sektor industri, perubahan perilaku konsumen juga diperkirakan terjadi pada pengguna BBM jenis Pertamax Turbo. Dengan kenaikan harga yang signifikan, sebagian konsumen diprediksi akan beralih ke Pertamax yang harganya relatif lebih stabil.

“Konsumsi Pertamax Turbo kemungkinan turun, dan akan bergeser ke Pertamax karena selisih harga yang cukup besar,” jelasnya.

Bhima menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini bersifat sementara, seiring kemungkinan meredanya tekanan harga minyak global akibat menurunnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Meski demikian, langkah mitigasi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Ia menyarankan pemerintah tidak hanya memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, tetapi juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku industri yang tetap menggunakan BBM nonsubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk menekan beban biaya produksi agar tidak berdampak pada efisiensi berlebihan, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan kombinasi pengawasan ketat dan kebijakan insentif, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan energi, keberlanjutan industri, serta perlindungan terhadap masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara