Soroti Kasus Mafia Tanah ATR BPN, Pakar Ingatkan Pengawasan Diskresi
Kasus korupsi pengurusan HGB menyoroti dugaan mafia tanah ATR BPN dan pentingnya pengawasan diskresi dalam pelayanan pertanahan.
SLEMAN-Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sleman, Sukamto Harto menyatakan sebelum melakukan aksinya para pelaku pembantaian empat tahanan itu sempat menunjukkan surat berkop dari kepolisian.
Mereka datang dengan personel sebanyak 15 orang lebih. Beberapa diantaranya menggunakan cadar dan bermaksud mengambil empat tahanan yang dititipkan Polda DIY.
"Dia datang sambil menunjukkan surat sepertinya resmi karena ada kop dari kepolisian. Katanya mau meminjam tahanan,” kata Sukamto, kepada wartawan, Sabtu (23/3/2013).
Karena dinilai janggal, lanjut dia, penjaga Lapas kemudian menelepon dirinya.
“Baru saya bilang halo dan berbincang beberapa detik kemudian terputus. Itu sekitar pukul 01.00 dinihari," ungkapnya.
Menurutnya, upaya anak buahnya untuk menghubungi dirinya itu bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran surat dan perintah meminjamkan tahanan. Karena janggal, kata dia, para sipir pun mencoba menolak untuk menunjukkan empat tahanan tersebut.
Saat itulah kata dia, anak buahnya pun ikut disiksa oleh para pembantai tersebut.
"Kita sudah mengulur waktu agar tidak menunjukkan lokasi empat tahanan itu tetapi anak buah saya diseret dan dipukul," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus korupsi pengurusan HGB menyoroti dugaan mafia tanah ATR BPN dan pentingnya pengawasan diskresi dalam pelayanan pertanahan.
UGM menegaskan penanganan dugaan kekerasan seksual dilakukan transparan dengan mengutamakan keselamatan, hak, keamanan, dan pemulihan korban.
Kementerian Imipas mengungkap miras dan fasilitas mewah di Lapas IIA Cibinong merupakan milik narapidana kasus korupsi Jimmy Masrin.
Rektor ISI Jogja Irwandi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Fotografi dan menjadi dosen pertama yang meraih profesor lewat jalur karya seni.
Pemerintah dan DPR memfinalisasi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang direncanakan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Krisis air akibat kemarau diperkirakan masih membayangi sejumlah wilayah RI hingga November 2026. Kementerian PU menyiapkan mitigasi.