El Nino Mengintai, Harga Pangan 2027 Perlu Diwaspadai
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Ilustrasi Partai Nasdem/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai NasDem secara resmi melaporkan dana kampanye Pemilu 2019 sebesar Rp259 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (31/5/2019). Partai ini melaporkan seluruh dana kampanye yang digunakan selama Pemilu sebagai bentuk transparansi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
Pelaporan itu tim dari NasDem dengan mengunjungi Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang juga telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya terus berusaha untuk membuka ruang yang transparan dalam berdemokrasi, termasuk melaporkan dana kampanye sesuai ketentuan. Ia menjamin angka yang dilaporkan merupakan riil yang digunakan selama kampanye Pemilu baik yang bersifat pengeluaran sekaligus asal dana yang didapatkan. Penyerahan laporan dana kampanye itu juga merupakan bentuk tanggungjawab NasDem yang telah dimanatkan oleh UU No 7/2017 tentang pemilu.
Keterbukaan laporan itu, kata dia, sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. “Karena kami partai yang transparan, jadi kami laporkan semua dana ke KPU. Pelaporan ini bagi NasDem merupakan bagian dari proses pendidikan politik bagi masyarakat," kata Ahmad Ali, Sabtu (1/6/19).
Ia menambahkan laporan itu juga sebaiknya bisa diakses publik sehingga masyarakat bisa mengetahui. Dengan demikian bisa menjadi pelajaran untuk melihat bagaimana demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, dari Rp259 miliar dana kampanye yang dikeluarkan oleh NasDem, sebanyak Rp177 miliar dana kampanye berasal dari caleg dan sekitar Rpp80 miliar berasal dari keuangan dan kas partai. Dana tersebut merupakan akumulasi dari biaya sosialisasi dan kampanye yang dilakukan caleg sejak ditetapkan menjadi DCT oleh KPU.
Jika dirata-rata setiap caleg menghabiskan sekitar antara Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per orang. Menurutnya jumlah itu masih normal karena luasnya daerah pemilihan dan kompetisi pemilu yang semakin berat. “Karena semua caleg paling tidak harus membuat minimal tiga pertemuan setiap harinya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.