Aturan Dana Cadangan Pesangon Dinilai Berisiko Tekan Industri Tekstil
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat tinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (22/3/2019) malam.
"Iya benar, tadi sekitar pukul 18.30 WIB, tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu direktur BUMN dari pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (22/3/2019).
Basaria menyebut, awalnya OTT dilakukan setelah tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan terjadinya pemberian uang dari pihak swasta kepada salah satu direktur BUMN.
"Sebagian uang telah diberikan secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan. Sedang didalami transaksi menggunakan Rupiah ataupun Dolar," ujar Basaria.
Hingga malam ini, KPK telah menangkap empat orang yang sudah berada di Gedung KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan intensif.
"Informasi lebih lengkap akan disampaikan Sabtu (23/3/2019) besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK. Kami memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Penyu lekang ditemukan mati di Pantai Kuwaru, Bantul. Tubuhnya mengalami luka sobek 15 sentimeter dan bagian depan cangkang retak.
Gunung Gamalama berstatus Waspada dengan larangan aktivitas dalam radius 1,5 km. Gunung Dukono juga erupsi dan warga diminta waspada abu vulkanik.
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.