BI Siapkan Data QRIS untuk Penilaian Kredit UMKM
BI berencana memanfaatkan data transaksi QRIS sebagai acuan penilaian kredit UMKM. Pengguna QRIS mencapai 70,6 juta hingga kuartal III 2026.
Eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center./Suara.com-Ria
Harianjogja.com, JAKARTA-Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier mengkritisinya. Menurutnya paket itu dinilai tidak masuk akal.
Menurutnya, paket kebijakan ekonomi jilid 16 dinilai kontroversial karena pemerintah ingin mengamankan kondisi perekonomian di Indonesia, tapi keadaan ekonomi Indonesia tetap tidak berubah.
"Paket kebijakan 16, kontroversial, radikal liar dan tak masuk akal, semua yang penting hadir. Pertumbuhan tetap plus minus lima persen, presiden (bilang) 7 persen, paket kebijakan bertubi-tubi tak efektif, nyemplung ke laut saja," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16, pemerintah menerapkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Artinya, pemerintah membuka kesempatan pemodal asing masuk lantaran melihat bidang usaha di Indonesia yang masih sepi dari minat investor.
Fuad melihat pemerintah tidak paham dengan cara mengatasi kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, dirinya melihat seharusnya yang diperhatikan oleh pemerintah ialah adanya penurunan pada permintaan daya beli masyarakat.
"Masalahnya bukan investasi, sekarang masalahnya ada pada permintaan daya beli turun dan konsumsi rendah, kelebihan kapasitas kelebihan produksi atau over supply, investasinya, nggak ngerti penyakitnya," ujarnya.
Pemberian tax holiday agar investor asing mau menanamkan modal di Indonesia pun dirasa Fuad tidak efektif.
"Pembukaan 54 bidang usaha dari DNI itu hanya untuk mengobral UMKM kepada asing, sementara kebijakan tax holiday itu terbukti tak menarik bagi investasi asing, karena investor asing dikenai pajak di Indonesia, juga dikenai pajak di negara ini, apalagi yang dibuka adalah UMKM seperti warung internet yang mungkin kurang menarik bagi investasi asing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BI berencana memanfaatkan data transaksi QRIS sebagai acuan penilaian kredit UMKM. Pengguna QRIS mencapai 70,6 juta hingga kuartal III 2026.
Kalurahan Plembutan, Gunungkidul, mengembangkan mitigasi banjir berbasis peringatan dini setelah banjir 2017 dan 2025. Program ini menarik perhatian ASEAN.
SIM Keliling Jogja Selasa 27 Oktober 2026 melayani malam hari di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal, lokasi, jam layanan, dan syarat perpanjangan SIM.
Satpol PP Bantul menyoroti potensi geng sekolah memicu klitih. Pengawasan orang tua, pembinaan pelajar, dan patroli dinilai penting untuk pencegahan.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Selasa, 27 Oktober 2026. Tersedia enam jadwal pergi dan pulang dengan tarif Rp12.000.
Prakiraan cuaca DIY Selasa, 27 Oktober 2026, mencakup hujan ringan hingga potensi hujan petir. Simak suhu dan kelembapan tiap wilayah.