Update Gempa Flores, 105 Orang Meninggal dan 81.436 Rumah Terdampak

Harianjogja.com, JAKARTA— Rangkaian gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, dan 179.037 warga mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat sebanyak 81.436 rumah terdampak.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan data tersebut merupakan perkembangan penanganan tanggap darurat pada hari ke-12 sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026.

“Untuk dampak, kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peninjauan penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Menurut Suharyanto, episentrum gempa berada di sebelah utara Nagekeo. Guncangan tersebut berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.

Flores Timur tidak terdampak gempa tersebut. Namun, wilayah itu masih menghadapi aktivitas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Gempa Flores Capai 7.259 Kali

Suharyanto menyebut rangkaian gempa yang berlangsung sejak 15 Agustus hingga Selasa (25/8/2026) telah mencapai 7.259 kali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 gempa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meski frekuensi kejadian masih tinggi, intensitas gempa susulan telah menurun. Suharyanto mengatakan gempa dengan kekuatan di atas 7,7 tidak lagi terjadi, meski terdapat gempa berkekuatan 6,2.

“Tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2. Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada Rabu, aktivitas gempa yang dirasakan masyarakat tinggal satu kali pada hari sebelumnya. Namun, tingginya frekuensi gempa susulan yang terjadi sebelumnya membuat banyak warga memilih mengungsi karena takut.

Suharyanto menegaskan tingginya jumlah pengungsi bukan hanya berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan secara langsung oleh gempa. Kekhawatiran terhadap gempa susulan juga menjadi faktor yang mendorong warga meninggalkan tempat tinggalnya.

“Jumlah pengungsian yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan,” katanya.

Kondisi tersebut juga diperburuk oleh beredarnya informasi yang menyebut akan terjadi gempa lebih besar hingga tsunami. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus memberikan edukasi dan klarifikasi kepada masyarakat untuk meredam kepanikan.

81.436 Rumah Terdampak

Dari sisi kerusakan, BNPB mencatat sementara 81.436 rumah terdampak gempa. Sejumlah fasilitas umum, termasuk sekolah, masjid, dan kantor pemerintahan, juga mengalami kerusakan.

Sementara itu, kondisi jembatan secara umum relatif baik. BNPB tidak menemukan jembatan yang mengalami kerusakan parah, meskipun terdapat sejumlah titik yang terdampak longsor.

“Untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor,” ujarnya.

Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi dua wilayah dengan dampak paling parah. Nagekeo berada di urutan ketiga berdasarkan tingkat dampak bencana.

48 Korban Meninggal akibat Dampak Langsung Gempa

Dari total 105 korban meninggal dunia, Suharyanto menjelaskan sebanyak 48 orang merupakan korban yang terdampak langsung gempa.

Sementara 57 korban lainnya merupakan tambahan yang ditemukan atau meninggal dalam rangkaian penanganan pascabencana. Data tersebut berdasarkan operasi pencarian dan pertolongan Basarnas serta laporan fasilitas kesehatan.

“Yang sebetulnya terkena gempa langsung korbannya itu 48 orang. Kemudian ada tambahan 57, ini ada datanya lengkap memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas,” katanya.

Tambahan korban tersebut antara lain berasal dari pasien yang menjalani perawatan dan tidak berhasil diselamatkan. Selain itu, terdapat kelompok rentan yang mengalami trauma akibat bencana, termasuk lansia dan anak-anak.

Posko Nasional dan Satgas Diperkuat

Sejak hari pertama bencana, pemerintah mengaktifkan koordinasi penanganan melalui Posko Pengendalian Nasional. BNPB bersama kementerian terkait kemudian membentuk mekanisme satuan tugas secara berjenjang.

Satgas kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, sedangkan Satgas Provinsi dipimpin oleh gubernur. Pemerintah pusat juga membentuk Satgas pendampingan serta membuka posko di Labuan Bajo dan Maumere.

“Jadi ini diaktifkan lagi Satgas. Untuk Satgas kabupaten kota dipimpin oleh bupati terkait, Satgas provinsi dipimpin oleh gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan,” ujarnya.

Posko Labuan Bajo bertugas menangani empat kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Adapun Posko Maumere menangani tiga kabupaten, yakni Sikka, Ende, dan Ngada.

“Jadi tujuh kabupaten itu kami bagi dua,” kata Suharyanto.

Pembagian wilayah posko tersebut juga dimaksudkan untuk membuat distribusi logistik lebih efektif. Untuk wilayah tengah Flores seperti Ngada dan Nagekeo, pemerintah akan menyesuaikan jalur distribusi berdasarkan lokasi yang paling memungkinkan dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

“Mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com