DPR Desak Guru PPPK Penuh Waktu, Gaji Minimal Diusulkan Rp7 Juta
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Ketua MUI Maruf Amin (kiri) dan CEO Obsession Media Group, Usama Hisyam disela penghargaan Obsession Awards 2018 dan Womens Obsession Awards 2018 di Jakarta, Kamis (22/3/2018). (JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat)
Harianjogja.com, JAKARTA- Persoalan khilafah dibahas oleh cawapres Ma\'ruf Amin saat menghadiri acara yang digelar Partai Perindo.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) Ma\'ruf Amin menyebut Pancasila merupakan titik temu bagi keragaman dan kemajemukan di Indonesia. Hal ini dikatakan Ma\'ruf saat menghadiri penutupan pembekalan caleg Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Center, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
"Walaupun ada banyak aliran dan agama akhirnya mereka menemukan titik temu itu yakni Pancasila. Pancasila itu adalah titik temu. Istilah kiainya adalah kalimatun sawa\'," kata Ma\'ruf Amin.
Tak hanya itu, Ma\'ruf Amin juga mengajak masyarakat untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab hal tersebut merupakan kesepakatan nasional.
"UUD 45 itulah landasan berbangsa dan bernegara dengan sistem yang sudah kita tetapkan NKRI. UUD 45 itu kesepakatan nasional, ittifaqoh wathoniyah. Kesepakatan sesama saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Karena itu maka kita harus kembali ke pangkal agar Indonesia utuh lagi. Agar tidak ada ideologi lain, sistem lain, dan tidak ada konflik ideologis," Ma\'ruf Amin menuturkan.
Ia menyebut adanya sistem khilafah bukan ditolak, melainkan tertolak dengan sendirinya di Indonesia. Sistem khilafah, kata dia, menyalahi kesepakatan yang ada di Undang-Undang 1945.
"Saya bilang khilafah itu bukan ditolak, tapi tertolak. Artinya itu otomatis tidak masuk ke Indonesia karena kita punya kesepakatan. Mengapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan. Kesepakatan kita dalam UUD 1945 adalah Indonesia merupakan negara republik. Selain republik, ya tertolak," ujar Ma\'ruf Amin menandaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan hak banding Nadiem Anwar Makarim tetap berlaku meski hakim tidak menanyakan sikap atas putusan sidang.
Pemkot Jogja menyiapkan penerapan Malioboro full pedestrian secara bertahap melalui uji coba, evaluasi akses warga, dan pemasangan portal.
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam OTT Bupati Langkat terkait dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim.
Kemenhut melepasliarkan lima Orangutan Kalimantan di TN Betung Kerihun usai rehabilitasi untuk memperkuat populasi satwa dilindungi di alam liar.
Program Magang Nasional 2026 dibuka dengan kuota 150.000 peserta. Simak cara daftar, jadwal seleksi, syarat, dan besaran gajinya.