Diperiksa KPK 5 Jam, Nusron Wahid Klarifikasi Perjalanan ke Luar Negeri
Nusron Wahid menjalani pemeriksaan KPK selama lima jam dan menegaskan perjalanan ke luar negeri telah mendapat persetujuan Kemensetneg.
Idrus Marham. /suara.com-Muhaimin A Untung
Harianjogja.com, JAKARTA- Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai menteri sosial menyusul kasus hukum yang menjeratnya. Idrus memberikan surat pengundururan dirinya, Jumat (24/8/2018).
Idrus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pukul 10.30 WIB. Dia pun menyatakan mundur karena mendapatkan surat dari KPK.
"Saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," kata Idrus Marham di Istana Kepresidenan Jakarta.
Idrus Marham juga mengaku dirinya berstatus tersangka kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Idrus Marham sudah menerima pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Idrus Marham mengatakan menerima surat itu, Kamis (23/8/2018) kemarin. Jumat (24/8/2018) hari ini dia pun mengajukan pengunduran diri.
"Saya sudah menerima pemberitahuan penyidikan kemarin sore. Statusnya sudah tersangka," katanya.
Selain itu Idrus Marham pun menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Idrus sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Intinya, hal yang sama," kata Idrus Marham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Nusron Wahid menjalani pemeriksaan KPK selama lima jam dan menegaskan perjalanan ke luar negeri telah mendapat persetujuan Kemensetneg.
Pansus DPRD Kota Jogja meminta RIPPARDA 2026–2045 memperkuat keselamatan wisatawan, mitigasi bencana, dan layanan wisata kesehatan.
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Sebanyak 78 titik blankspot internet ditemukan di Gunungkidul. Diskominfo menyiapkan perluasan jaringan telekomunikasi pada 2028.
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus menggaungkan kampanye Wajib Belajar 13 Tahun. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyosialisasikan program tersebut.