PRESIDEN PKS TERSANGKA Bag II: Bisakah Merelakan Luthfi?

http://images.harianjogja.com/2013/01/pks_logo14-232x310.jpg" alt="" width="232" height="310" />Pertanyaan yang muncul, apakah berani PKS menarik kadernya dari KIB Jilid II sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan adanya pembunuhan karakter di balik penetapan tersangka LHI?

Tentu, bukan persoalan mudah bagi elite PKS untuk menetapkan keputusan hengkang dari KIB Jilid II.

Seandainya tidak ada bukti hukum kuat dari PKS yang bisa menandingi dua alat bukti yang dimiliki oleh KPK, langkah cabut dari Istana sepertinya bakal menjadi bumerang.

Publik luas—bukan kader PKS—sudah telanjur percaya bahwa LHI memang bersalah!. KPK dengan segala kekurangannya masih menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jelas bukan pekerjaan gampang untuk memutarbalikkan opini publik ini.

Keinginan kelompok tertentu di internal PKS agar partai itu keluar dari KIB jilid II sebelumnya pernah muncul saat parlemen sibuk dengan interpelasi kasus Bank Century. Begitu juga saat pembahasan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) di DPR.

Pada dua kejadian itu, PKS dinilai berkhianat oleh koalisi partai politik pendukung Presiden SBY yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

Orang dekat SBY dan partai pendukung utamanya Partai Demokrat bahkan secara terang-terangan meminta PKS mundur dari KIB jilid II. SBY pun didesak untuk berani mengganti kader PKS yang berada di kabinet.

Namun, yang perlu diingat, kasus Bank Century dan subsidi BBM adalah permainan di ranah politik dengan hitung-hitungan politik pula. Berbeda dengan kasus LHI yang di mata publik murni persoalan hukum.

Kalaulah benar PKS akhirnya mutung dengan menarik kadernya dari kabinet publik boleh jadi akan berkesimpulan bahwa memang partai ini hanya mencari kekuasaan dan sering bersembunyi di balik identitas keagamaan.

Pilihan sebaliknya bagi PKS juga tidak mudah. Merelakan LHI menjadi tersangka tanpa ‘perlawanan politik’ seperti membiarkan kepala dihantam palu gada musuh.  LHI adalah Presiden PKS, jabatan tertinggi di mata publik, meski di internal PKS masih ada lagi Ketua Dewan Syuro sebagai pemimpin tertinggi partai.

Kalau lah pemimpin partai sudah terjebak kasus hukum seperti LHI, bagaimana lagi publik mau percaya terhadap partai bersangkutan.

Pekan-pekan ini tentu menjadi pertaruhan bagi PKS. Bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga di di daerah terkait dengan pemilihan kepala daerah, misalnya di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Calon-calon yang diusung PKS pada pilkada tersebut harus berjuang ekstra keras untuk meyakinkan calon pemilih bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kasus yang menimpa LHI.

Kalau boleh menebak-menebak, sepertinya para elite politik PKS akan mengambil sikap merelakan LHI untuk diproses secara hukum dengan menyatakan kasus hukum ini murni urusan pribadi LHI. Pembelaan mati-matian atas kasus dugaan suap daging impor pasti bakal menguras banyak energi dan belum tentu PKS memenangkan pertarungan.

Jadi sepertinya jauh api dari panggang kita akan menyaksikan perang politik terbuka PKS dengan lawan-lawan mereka yang dinyatakan dengan menarik kader mereka dari KIB Jilid II.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.