MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Pelantikan Wapres Baru

Harianjogja.com, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan (Ragab) MPR yang digelar pada Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat tersebut melibatkan seluruh pimpinan fraksi partai politik serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen RI, Jumat (13/11/2026).

Muzani menjelaskan percepatan tahapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kelangsungan sistem ketatanegaraan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Proses selanjutnya mencakup tahapan administrasi serta verifikasi persyaratan calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

DPR Minta Kekosongan Jabatan Wapres Segera Diisi

Percepatan pengisian jabatan Wakil Presiden juga menjadi perhatian DPR RI setelah Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan komunikasi lintas fraksi MPR mengarah pada keinginan agar proses penggantian berlangsung kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, jabatan Wakil Presiden tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong.

"Kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pengennya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan, ya," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Meski secara konstitusional tersedia tenggat waktu hingga 60 hari untuk memproses penggantian, parlemen menilai posisi Wakil Presiden perlu segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

Habiburokhman menyebut peran Wakil Presiden dalam struktur pemerintahan saat ini bersifat penting dan bukan sekadar pelengkap. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah membagi sejumlah tugas strategis kepada wakilnya, termasuk memantau pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah.

"Beliau juga berbagi tugas itu dengan Pak Gibran kemarin, ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh Pak Gibran ya, pergi ke daerah-daerah, beberapa daerah dan lain sebagainya," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.