Bareskrim Periksa 38 Saksi Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar terhadap Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA— Bareskrim Polri telah memeriksa sekitar 38 saksi dalam penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 28 saksi yang berada di Direktorat Siber. Selain itu, penyidik menambah pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi lainnya.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Susatyo di Jakarta, Kamis.

Hasil pemeriksaan para saksi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari pendalaman perkara.

Susatyo menjelaskan penerbitan laporan polisi didasarkan pada temuan dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat.

Dugaan tersebut mengacu pada Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Dengan diterbitkannya laporan polisi, penyidik mulai mendalami dugaan makar untuk menemukan tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

“Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,” ucapnya.

Kapolri Sebut Penyelidikan Telusuri Perintah Penyadapan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa kepolisian telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan tersebut.

Menurut Kapolri, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan. Polisi juga memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta mendalami tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan perkara.

“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan, difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujar Kapolri.

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut menggunakan delik tindak pidana makar.

Dia menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Itu bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan itu harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujar Habiburokhman.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara