Radikalisme Digital Meningkat, BNPT Soroti Ancaman Siber

Harianjogja.com, JAKARTA—Tren penyebaran radikalisme di ruang digital kian menguat sepanjang 2025 setelah BNPT mengungkap lebih dari 21 ribu konten bermuatan ekstremisme yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Sebagian besar konten tersebut ditemukan di platform media sosial populer yang memiliki jangkauan luas dan cepat, sehingga memperbesar risiko paparan paham radikal, terutama bagi generasi muda. BNPT menilai fenomena self-radicalization menjadi salah satu tantangan utama di era digital.

Melalui Satgas Kontraradikalisasi, BNPT bersama Kemenkomdigi dan lembaga intelijen melakukan pemantauan serta penurunan konten bermasalah. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk penguatan pengawasan ruang siber nasional.

"Terhadap konten-konten tersebut Satgas Kontraradikalisasi telah melakukan upaya pemutusan akses kepada Komdigi," ungkap Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Eddy Hartono dalam acara Pernyataan Pers Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Eddy mengatakan berbagai konten tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, seperti di Meta (Facebook dan Instagram) sebanyak 14.314 konten, TikTok sebanyak 1.367 konten, serta X sebanyak 1.220 konten.

Di ruang digital, BNPT menemukan terdapat 137 pelaku aktif menyalahgunakan ruang siber untuk aktivitas terorisme, 32 pelaku terpapar secara daring dan bergabung dengan jaringan, serta 17 pelaku melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan. Hal itu dikenal dengan self-radicalization, yakni terpapar melalui media sosial.

"Nah, ini menunjukkan bahwa resiko penyalahgunaan ruang digital ini semakin berkembang oleh jaringan terorisme maupun simpatisan terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkomdigi menyatakan siap menindak konten yang terindikasi mengandung unsur radikalisme di ruang digital berdasarkan aduan dari masyarakat maupun kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan bahwa pihaknya telah membahas penyebaran konten radikalisme di ranah digital bersama BNPT.

"Kemarin kami baru rapat koordinasi dengan BNPT. Kita akan awasi (penyebaran konten radikalisme). Mekanismenya itu kan, selain yang kita lakukan di Komdigi, itu kita juga menerima aduan dari masyarakat sendiri dan dari K/L terkait," kata Alexander saat ditemui di Jakarta Pusat pada Kamis (2/10).

Dia menjelaskan, Kemkomdigi akan menampung setiap aduan dari masyarakat maupun kementerian/lembaga, termasuk BNPT, apabila ditemukan konten negatif.

Kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara menurunkan [take down] konten maupun pemutusan akses platform.

"BNPT kalau menemukan [konten radikalisme] pasti akan diserahkan ke kami. Kita proses apakah kita minta take down kalau di media sosial dan platform-platform itu atau kita lakukan pemutusan akses," ujar Alexander.

Penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten bermasalah dinilai menjadi kunci untuk menekan laju radikalisme digital di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara