Kemlu Pastikan Penanganan Karhutla Indonesia Sesuai Kesepakatan ASEAN

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran asap lintas batas dilakukan sesuai kerangka kerja sama regional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Pemerintah menyatakan komitmen tersebut tetap dijalankan untuk mengendalikan dampak kebakaran dan menjaga lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan Indonesia telah meratifikasi AATHP sejak 2014. Ratifikasi tersebut menjadi salah satu landasan bagi Indonesia untuk terus bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.

“Terlepas dari ada atau tidaknya permintaan tersebut, Indonesia tetap berkomitmen penuh terhadap perjanjian ini dan akan terus terlibat secara konstruktif dengan sesama negara anggota ASEAN melalui mekanisme yang tersedia,” ujar Nabyl dalam keterangan resminya, Minggu (11/10/2026).

Menurut Nabyl, AATHP menyediakan mekanisme bagi negara-negara ASEAN untuk merespons situasi darurat akibat karhutla. Salah satu instrumen yang tersedia adalah penyelenggaraan pertemuan luar biasa pada tingkat menteri apabila persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi.

Mekanisme Pertemuan Khusus ASEAN

Nabyl menjelaskan pertemuan khusus tingkat menteri dapat diselenggarakan apabila terdapat permintaan tertulis dari salah satu negara anggota ASEAN yang mendapatkan dukungan setidaknya satu negara anggota lainnya.

Mekanisme tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja sama regional untuk menangani pencemaran asap lintas batas. Indonesia, kata Nabyl, akan terus terlibat secara konstruktif melalui jalur kerja sama yang telah disepakati bersama negara-negara ASEAN.

Di tingkat nasional, pemerintah juga mengintensifkan upaya mitigasi dan pemadaman untuk menekan risiko meluasnya asap hingga wilayah negara tetangga. Penanganan dilakukan melalui berbagai metode, baik di darat maupun dari udara.

Langkah yang ditempuh mencakup pengerahan tim pemadam darat dan udara, operasi pemadaman menggunakan teknik water bombing, teknologi modifikasi cuaca (TMC), serta penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar ketentuan.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memimpin upaya-upaya tersebut bersama dengan pemerintah daerah,” kata Nabyl.

Pemadaman Karhutla Menyasar Lima Provinsi

Berdasarkan data BNPB per 10 Oktober 2026, operasi pemadaman masih difokuskan pada lahan terbakar seluas 156 hektare. Area tersebut tersebar di lima provinsi, yakni Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

Penanganan di wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi potensi penyebaran asap. Pemerintah menggabungkan langkah pemadaman dengan mitigasi serta koordinasi bersama pemerintah daerah.

Tantangan di lapangan juga berkaitan dengan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi proses pemadaman. Karena itu, berbagai upaya dilakukan agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih efektif.

Indonesia Berkomunikasi dengan Malaysia

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia untuk menjelaskan langkah-langkah penanganan karhutla. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul persoalan kabut asap yang turut menjadi perhatian negara tetangga itu.

"Ya, kita sudah berkomunikasi dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani Karhutla," kata Arrmanatha saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (10/10/2026).

Arrmanatha mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman kebakaran. Pemerintah berharap hujan yang diperkirakan turun dapat membantu meredakan situasi dan mendukung upaya pengendalian karhutla.

Penanganan karhutla di dalam negeri dan komunikasi dengan negara tetangga menjadi bagian dari upaya Indonesia mengatasi persoalan asap lintas batas. Melalui pelaksanaan kesepakatan ASEAN dan koordinasi antarlembaga, pemerintah menyatakan akan terus menjalankan langkah penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com