Penanganan OPM di Papua, Panglima TNI Tekankan Kolaborasi

Harianjogja.com, JAKARTA— Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan penanganan kelompok separatis di Papua dilakukan melalui operasi keamanan yang berjalan bersamaan dengan pendekatan teritorial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Agus mengatakan persoalan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan TNI. Menurut dia, diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar penanganan keamanan dan pembangunan dapat berjalan beriringan.

"OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran masyarakat akibat aktivitas kelompok bersenjata, Agus kembali menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian persoalan Papua.

"Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.

TNI Jalankan Pendekatan Teritorial

Selain menjalankan operasi keamanan, TNI menurut Agus juga melakukan operasi teritorial secara masif melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Kegiatan tersebut mencakup pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perbaikan sekolah, hingga pelayanan kesehatan. Prajurit TNI juga ditugaskan untuk mengajar di sejumlah daerah terpencil.

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," kata Agus.

Agus mengatakan pendekatan keamanan dan pembangunan perlu dijalankan melalui kolaborasi. Dengan demikian, penanganan persoalan Papua tidak semata-mata dipandang dari aspek militer.

Pernyataan mengenai kolaborasi tersebut juga pernah disampaikan Agus pada 20 September 2026. Saat itu, dia mengatakan penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan TNI, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.

OPM Protes Penggunaan Pesawat Super Tucano

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Keduanya menyatakan keberatan terhadap penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.

TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Menurut kelompok tersebut, serangan itu menyasar titik koordinat yang mereka klaim sebagai markasnya di wilayah Nduga dalam beberapa waktu terakhir.

OPM kemudian mendesak TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menilai penggunaan alat tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik.

Dalam perkembangan sebelumnya, dilaporkan adanya kontak senjata antara Satgas Koops TNI Habema dan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma di Kabupaten Nduga pada 21 September 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara