4 Presiden Indonesia yang Pernah Memimpin Tanpa Wakil Presiden

Harianjogja.com, JOGJA—Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mengingatkan kembali pada sejumlah periode ketika Indonesia tidak memiliki wakil presiden. Dalam sejarah ketatanegaraan, kondisi tersebut pernah terjadi pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Megawati Soekarnoputri.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu berlangsung sekitar 20 menit.

Menurut Muzani, surat yang diserahkan kepada MPR merupakan dokumen yang sama dengan yang telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga meminta agar lembaga tersebut segera memproses pengunduran dirinya.

Pimpinan MPR selanjutnya berencana menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Pembahasan akan diteruskan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Muzani menyebut konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti. Ketentuan pengisian jabatan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dalam pasal itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Kekosongan jabatan wakil presiden bukan pengalaman baru bagi Indonesia. Berikut empat presiden yang pernah menjalankan pemerintahan tanpa didampingi wakil presiden.

4 Presiden Indonesia yang Pernah Memimpin Tanpa Wapres

1. Soekarno

Kekosongan jabatan wakil presiden pada era Soekarno terjadi setelah Mohammad Hatta menyampaikan pengunduran diri pada 1 Desember 1956. Keputusan tersebut mengakhiri kerja sama dua tokoh proklamator yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai Dwitunggal.

Hubungan politik Soekarno dan Hatta mengalami perbedaan pandangan dalam menentukan arah pemerintahan. Hatta dikenal mendukung sistem demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno kemudian mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin.

Hatta juga menilai kedudukan wakil presiden memiliki ruang gerak terbatas dalam sistem parlementer karena penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari lebih banyak dijalankan perdana menteri.

Setelah Hatta mengundurkan diri, jabatan wakil presiden tidak segera diisi oleh tokoh lain. Soekarno melanjutkan kepemimpinannya tanpa wakil presiden hingga kekuasaannya dicabut oleh MPRS pada 12 Maret 1967.

Dengan demikian, Soekarno menjalani sekitar 10 tahun tiga bulan terakhir pemerintahannya tanpa pendamping di posisi wakil presiden.

2. Soeharto

Pergantian kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto tidak langsung diikuti pengisian jabatan wakil presiden. Ketika mulai menjalankan pemerintahan, Soeharto juga tidak memiliki wakil presiden.

Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, tepatnya 27 Maret 1968, MPRS menetapkannya sebagai Presiden RI.

Meskipun telah resmi menjadi presiden, posisi wakil presiden masih kosong. Kondisi tersebut baru berakhir pada Maret 1973 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi wakil presiden melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1973.

Jika dihitung sejak pengangkatannya sebagai Pejabat Presiden pada Maret 1967, Soeharto menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden selama sekitar enam tahun.

Setelah Sri Sultan, jabatan wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto secara bergantian diisi Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan BJ Habibie.

3. BJ Habibie

Kekosongan jabatan wakil presiden kembali terjadi ketika Indonesia memasuki masa Reformasi pada 1998. Perubahan itu berlangsung setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Saat itu, BJ Habibie masih menjabat sebagai wakil presiden. Setelah Soeharto mundur, Habibie menggantikannya sebagai Presiden RI ketiga sesuai ketentuan konstitusi.

Peralihan jabatan tersebut membuat posisi wakil presiden yang sebelumnya ditempati Habibie menjadi kosong. Tidak ada tokoh yang kemudian diangkat untuk mengisi jabatan itu selama masa kepresidenannya.

Habibie memimpin Indonesia hingga 20 Oktober 1999. Selama sekitar satu tahun lima bulan tersebut, ia menjalankan pemerintahan tanpa seorang wakil presiden.

Setelah masa kepemimpinan Habibie berakhir, MPR memilih Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Megawati Soekarnoputri kemudian mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden.

4. Megawati Soekarnoputri

Megawati juga pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden ketika menggantikan Gus Dur pada Juli 2001. Sebelum menjadi presiden, Megawati merupakan wakil presiden yang mendampingi Abdurrahman Wahid.

Situasi politik berubah setelah MPR memberhentikan Gus Dur pada 23 Juli 2001. Megawati kemudian menggantikannya sebagai Presiden RI kelima, sehingga jabatan wakil presiden yang sebelumnya ia tempati menjadi kosong.

Kekosongan tersebut tidak berlangsung lama. MPR menggelar pemilihan dan menetapkan Hamzah Haz sebagai wakil presiden pada 26 Juli 2001.

Dengan demikian, Megawati hanya menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden selama tiga hari, yakni sejak 23 hingga 26 Juli 2001. Setelah Hamzah Haz terpilih, keduanya menjalankan pemerintahan sampai masa jabatan berakhir pada 2004.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Menurut UUD 1945

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyatakan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden pengganti.

Calon yang dipilih MPR berasal dari dua nama yang diusulkan oleh presiden. Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan tanpa prosedur, melainkan melalui tahapan yang telah ditentukan konstitusi.

Ketentuan ini menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. Prosesnya tetap harus mengikuti keputusan dan tahapan ketatanegaraan, termasuk penetapan status kekosongan jabatan serta pengajuan calon pengganti.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.