Prabowo Bentuk BPGMN untuk Kelola Gambut dan Mangrove

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut nantinya berada langsung di bawah Presiden dan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persetujuan itu disampaikan Prabowo saat memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengelolaan lahan gambut serta upaya memperkuat pencegahan karhutla.

Belajar dari Badan Restorasi Gambut

Dalam diskusi tersebut, Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Indratmo Soekarno mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya pernah memiliki Badan Restorasi Gambut (BRG).

Lembaga tersebut kemudian diperluas menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Menurut Indratmo, pengalaman kelembagaan tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam menyusun strategi pengelolaan lahan gambut.

Pemerintah juga telah memiliki pemetaan serta pedoman mengenai tata kelola lahan gambut yang dapat menjadi bahan pembelajaran.

"Dulu kita pernah punya badan restorasi gambut. Kita pernah punya badan restorasi gambut dan mangrove. Nah, beberapa langkah rencana penanganan ... pada waktu itu kita sudah petakan, bahkan ada bukunya, Pak, bagaimana tata cara kita mengelola lahan gambut tersebut. Nah, ini nampaknya akan bisa menjadi lessons learned bagaimana kita mengelola," kata Indratmo.

Prabowo: BPGMN Langsung di Bawah Presiden

Menanggapi masukan tersebut, Prabowo menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan badan khusus yang menangani gambut dan mangrove.

"Oke, kita sepakat dulu, kita butuh badan ini. Kita harus ada ya. Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove, BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju. Good," ujar Prabowo.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemudian menjelaskan bahwa BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional. Badan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.

Perkuat Pencegahan Karhutla

Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari penguatan pendekatan kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya pendekatan ilmiah untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla.

Khusus di kawasan gambut, pengelolaan tata air, pemetaan wilayah, restorasi ekosistem, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko kebakaran.

Pemerintah juga membahas pemetaan lahan gambut untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kesesuaiannya, termasuk untuk pemanfaatan seperti budi daya tanaman dan perikanan. Selain itu, riset mengenai gambut akan terus dilanjutkan untuk mendukung kebijakan berbasis pengetahuan.

Keberadaan BPGMN di bawah Presiden juga membuka ruang koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Persoalan ekosistem tersebut bersinggungan dengan berbagai bidang, termasuk lingkungan, kehutanan, pertanian, tata ruang, energi, dan kebencanaan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com