Pembatasan Pertalite Mengacu Jenis Kendaraan, Desil 10 Jadi Sasaran

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian Pertalite agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Dalam rencana tersebut, jenis kendaraan yang digunakan konsumen akan menjadi salah satu acuan untuk menentukan pembatasan BBM yang disubsidi APBN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi kebijakan di lapangan akan mengacu pada kendaraan yang membeli BBM subsidi. Menurut dia, kepemilikan kendaraan tertentu dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan atau desil masyarakat.

"Kami [mengacu] berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah sebelumnya berencana membatasi pembelian Pertalite. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tertinggi atau desil 10 menjadi sasaran utama dalam kebijakan tersebut.

Pemerintah Masih Matangkan Pembatasan Pertalite

Airlangga menyebut penyusunan kebijakan pembatasan Pertalite masih akan dimatangkan. Pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi nantinya lebih diprioritaskan kepada jenis mobil tertentu.

Rencana itu muncul di tengah keluhan masyarakat yang melakukan pengecekan desil secara mandiri melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejumlah masyarakat menemukan bahwa posisi desil mereka dinilai tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan sebenarnya.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pembatasan BBM subsidi masih berpotensi tidak tepat sasaran. Pemerintah pun masih menunggu pembaruan data kesejahteraan masyarakat melalui Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu aja [hasil] sensus ekonomi," terang Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Meski pembatasan pembelian Pertalite tengah disiapkan, Airlangga menegaskan pemerintah secara umum tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Subsidi energi kan sudah diberikan dan terhadap Pertalite dan Biodiesel kan tidak naik. Jadi itu merupakan akses bagi masyarakat," terangnya.

Desil 10 Menjadi Sasaran Awal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sehari sebelumnya menyampaikan bahwa pembatasan BBM subsidi akan lebih dulu dicoba dalam beberapa bulan ke depan. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama adalah desil 10.

Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tertinggi atau sejahtera. Dalam DTSEN, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi ke dalam kelompok 1-10.

"Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu, gitu," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Purbaya juga menyebut pembatasan konsumsi BBM subsidi berpotensi menghasilkan penghematan anggaran. Namun, besaran penghematan tersebut masih dalam kajian pemerintah.

"Kira-kira ya sepersepuluhnya, kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Jenis Kendaraan Jadi Acuan Pembatasan

Pembahasan mengenai pembatasan BBM subsidi sebelumnya juga disampaikan Purbaya setelah bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8/2026).

Purbaya menyebut urgensi pembatasan tersebut adalah memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun dalam APBN dinilai masih banyak dinikmati kelompok yang tidak berhak.

Bahlil menyoroti masih adanya masyarakat kelas atas yang seharusnya masuk desil 9 sampai 10 tetapi masih mengonsumsi BBM subsidi seperti Pertalite.

Bahlil juga telah menyampaikan bahwa pembatasan akan merujuk pada spesifikasi atau jenis kendaraan yang digunakan konsumen. Ketua Umum Partai Golkar tersebut memberikan ilustrasi mengenai pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi," tambahnya.

Anggaran Subsidi Energi 2026 Capai Rp210 Triliun

Pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) Rp25,1 triliun, subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg) Rp80,2 triliun, dan subsidi listrik Rp104,6 triliun.

Hingga semester I/2026, realisasi keseluruhan subsidi telah mencapai Rp116 triliun. Angka tersebut naik 25% (yoy) dibandingkan semester I/2025 yang sebesar Rp92,8 triliun.

Khusus BBM, penyalurannya telah mencapai 7,98 juta kiloliter sampai semester I/2026 atau naik 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,41 juta kiloliter.

Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg mencapai 3,56 juta kg atau naik 2% dari 3,49 juta kg.

RAPBN 2027 Siapkan Subsidi Energi Rp272 Triliun

Di tengah rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, pemerintah juga merancang belanja subsidi energi sebesar Rp272 triliun dalam RAPBN 2027.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah berencana menetapkan belanja subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun. Nilai tersebut naik 20% (yoy) dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,3 triliun.

Subsidi jenis BBM tertentu pada 2027 direncanakan sebesar Rp28,7 triliun, naik dari outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Penyaluran subsidi jenis BBM tertentu tahun depan direncanakan mencapai 20 juta kiloliter.

Adapun subsidi LPG 3 kg direncanakan naik menjadi Rp114,1 triliun pada 2027 dari outlook 2026 sebesar Rp90,4 triliun. Subsidi listrik juga naik menjadi Rp130,1 triliun dari outlook tahun ini sebesar Rp110,4 triliun.

Dengan demikian, pemerintah kini menyiapkan dua hal sekaligus dalam kebijakan subsidi energi, yakni menjaga akses masyarakat terhadap BBM subsidi dan memperketat penyalurannya agar lebih tepat sasaran. Dalam skema pembatasan Pertalite yang masih dimatangkan, jenis kendaraan menjadi salah satu acuan penting, sementara pembaruan data kesejahteraan masyarakat masih menunggu hasil Sensus Ekonomi BPS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com