Krisis Air Imbas Kemarau Mengintai, Kementerian PU Perkuat Mitigasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Krisis air masih membayangi sejumlah wilayah Indonesia seiring prakiraan kemarau panjang yang diproyeksikan berlangsung hingga November 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun mengintensifkan kesiapsiagaan di lapangan untuk menjaga pasokan air bersih sekaligus memastikan jaringan irigasi pertanian tetap aman.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold A. P. Ritiauw, menjelaskan langkah mitigasi tersebut dilakukan untuk menghadapi kondisi kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.

"Kemarau diprakirakan masih berlangsung hingga November. Negara tetap berada di lapangan sampai hujan kembali. Lokasi-lokasi yang tersisa akan kita kejar penyelesaiannya satu per satu," ujar Arnold dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).

Kementerian PU tidak hanya mengandalkan langkah tanggap darurat ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah juga menyiapkan penguatan infrastruktur penampung air untuk menghadapi persoalan ketersediaan air dalam jangka panjang.

Bendungan dan Embung Dioptimalkan

Arnold mengatakan penanganan krisis air dilakukan secara simultan dengan sejumlah langkah. Upaya tersebut mencakup pemeliharaan rutin bendungan, optimalisasi embung, serta perbaikan jaringan irigasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pasokan air secara nasional. Dengan demikian, infrastruktur sumber daya air tidak hanya digunakan untuk merespons kondisi darurat, tetapi juga dipelihara dan diperkuat untuk menghadapi periode kemarau berikutnya.

Pemerintah juga membuka akses bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang terdampak untuk mengajukan permohonan bantuan darurat air bersih. Pengajuan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui Balai PU di masing-masing wilayah.

"Pada saat yang sama, bendungan, embung, dan jaringan irigasi terus dirawat dan diperkuat agar kemarau berikutnya tidak lagi menjadi krisis. Warga dan pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan air tinggal mengajukannya melalui Balai PU di wilayah masing-masing," terangnya.

Libatkan TNI, Polri hingga Masyarakat

Pelaksanaan aksi tanggap darurat krisis air juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam penanganannya, pemerintah melibatkan unsur TNI dan Polri serta masyarakat lokal.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah pembuatan sumur bor di zona yang rawan mengalami kekeringan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan sumber air bagi wilayah yang terdampak kondisi kemarau.

Kementerian PU menempatkan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dan keberlangsungan irigasi pertanian sebagai prioritas. Pasokan air untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan aliran irigasi bagi lahan pertanian warga dinilai sebagai bagian dari layanan dasar yang harus tetap dijaga negara.

Arnold menegaskan pemerintah akan terus berada di lapangan selama kondisi kemarau masih berlangsung. Penanganan dilakukan hingga hujan kembali dan seluruh lokasi yang membutuhkan intervensi dapat ditangani.

"Air adalah kebutuhan paling dasar manusia. Negara memastikan setiap rumah mendapatkan air minum dan setiap sawah mendapatkan air irigasi. Kemarau tidak boleh menang atas keduanya," katanya.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi potensi krisis air akibat kemarau panjang. Selain memastikan kebutuhan air masyarakat dan pertanian tetap terpenuhi, penguatan bendungan, embung, dan jaringan irigasi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pasokan air nasional dalam menghadapi kemarau berikutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com