Kemhan Ungkap Status Kapal J7 Explorer yang Viral di Medsos
Kemhan memastikan J7 Explorer berlogo Kemhan merupakan kapal milik swasta yang dipinjam tanpa biaya sewa untuk mendukung program pemerintah.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap pengalamannya menghadapi proses hukum pada era Orde Baru. Ia menyebut pernah dipanggil kepolisian sebanyak tiga kali dan menjalani pemeriksaan oleh jaksa satu kali.
Pengalaman tersebut disampaikan Megawati ketika menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden ke-5 RI tersebut lebih dulu mengingatkan kader PDIP bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Megawati meminta kadernya tidak takut menghadapi proses hukum apabila memang tidak melakukan kesalahan.
"Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Kamu ingat itu! Kamu ingat itu!" ujar Megawati.
Megawati kemudian menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum pada zaman Orde Baru. Ia mengatakan tiga kali mendapat pemanggilan dari kepolisian dan satu kali menjalani pemeriksaan di kejaksaan.
"Saya dipanggil polisi tiga kali lho zaman Orde Baru. Bayangkan, saya datang karena saya warga negara Indonesia yang baik. Baru satu kali saya sudah datang ke kejaksaan. Aduh, keren banget deh," ujarnya.
Ia selanjutnya menjelaskan pengalaman ketika menjalani pemeriksaan oleh penyidik Korps Adhyaksa. Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam.
Menurut Megawati, selama proses pemeriksaan dirinya menyampaikan secara terbuka bahwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Setelah menceritakan pengalaman tersebut, Megawati menyinggung pihak-pihak yang mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum tetapi memilih tidak hadir.
Megawati menilai pemanggilan oleh aparat penegak hukum semestinya dihadapi. Menurut dia, pemeriksaan dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk menunjukkan dan membuktikan kebenaran.
"Makanya bagi mereka yang dipanggil tuh mbok datang gitu lho. Wah tapi kan ada beberapa orang yang baru ini wah nggak mau datang. Tunjukkan dengan itu bahwa ada kebenaran, bahwa di situlah saya menegakkan kebenaran. Lah, buktine saya nggak sama sekali," pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada 17 Agustus 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : AntaraProfil Paskibraka, Sejarah Berawal dari Jogja hingga Makna Formasi
Kemhan memastikan J7 Explorer berlogo Kemhan merupakan kapal milik swasta yang dipinjam tanpa biaya sewa untuk mendukung program pemerintah.
Myanmar mengakui 308.975 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Rakhine dan siap menerima mereka saat kondisi aman.
BNPB mencatat 54 orang meninggal akibat gempa M7,7 di Flores, NTT. Pendataan kerusakan dan korban luka masih terus dilakukan.
Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi bertahap pada September 2026. Jumlahnya berpotensi melampaui 10.000 unit.
Kombes Pol. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka.
SBY menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 ambisius tetapi masih bisa dicapai dengan kebijakan yang konsisten.