Pemerintah Siapkan Insentif Pengusaha Logistik Hadapi Zero ODOL

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menyiapkan skema insentif bagi pelaku usaha logistik untuk meredam dampak penerapan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) terhadap biaya angkutan dan harga barang. Insentif akan dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik angkutan jalan serta potensi dampak ekonomi dari penerapan kebijakan tersebut.

Direktur Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rudi Irawan mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan memastikan subjek dan karakteristik penerima insentif sebelum menentukan bentuk stimulus yang tepat.

“Otomatis [pemerintah siapkan insentif], pasti nanti akan diperhitungkan insentif apa yang pas untuk diberikan kepada pelaku usaha di bidang logistik ini,” kata Rudi, Minggu (16/8/2026).

Menurut Rudi, karakteristik angkutan jalan berbeda dengan moda transportasi laut dan udara. Jaringan jalan yang luas membuat pengawasan serta penertiban kendaraan angkutan memiliki tantangan tersendiri.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak penerapan zero ODOL. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sektor logistik dan harga barang.

Pemerintah juga telah menghitung potensi dampak ekonomi dari penerapan kebijakan zero ODOL, termasuk kemungkinan kenaikan harga konsumen, inflasi, dan biaya logistik pada tahap awal implementasi.

Secara umum, penerapan zero ODOL diperkirakan berpotensi meningkatkan biaya logistik sebesar 3,3%. Kebijakan tersebut juga diproyeksikan memberikan tekanan terhadap inflasi sebesar 0,02% hingga 0,14%.

Rudi mengatakan besaran dan bentuk insentif nantinya akan mempertimbangkan potensi dampak tersebut sehingga stimulus dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Itu jadi pertimbangan nanti ke depan terkait dengan stimulus atau insentif apa yang mungkin dapat diberikan,” ujarnya.

Zero ODOL Tetap Dibidik untuk Tekan Biaya Logistik

Di tengah potensi kenaikan biaya pada tahap awal, pemerintah menilai penerapan zero ODOL dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06% hingga 0,08%.

Selain itu, penerapan zero ODOL diperkirakan menciptakan potensi investasi dan manfaat sosial senilai Rp1,4 triliun per tahun.

Kebijakan zero ODOL sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 14,2% menjadi 8% pada 2045.

Dengan demikian, skema insentif bagi pelaku usaha logistik diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga proses transisi menuju zero ODOL. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan penertiban kendaraan angkutan dengan keberlangsungan aktivitas distribusi barang dan stabilitas harga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara