Dua Tahun, KPK Gelar 36 OTT, Ini Daftarnya
KPK tercatat menggelar 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kasusnya mencakup dugaan suap proyek, pemerasan, dan gratifikasi.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari. /Instagram-Bakom RI.
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya kabar mengenai potensi tsunami. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memastikan perkembangan aktivitas gunung api di Selat Sunda terus dipantau dan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau setelah aktivitas erupsi. Informasi mengenai dampak erupsi terhadap masyarakat juga akan diperbarui secara berkala dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Bakom Minta Warga Tak Sebarkan Isu Tsunami
Qodari meminta masyarakat menjadikan kanal pemerintah sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau.
"Bakom mengimbau masyarakat merujuk hanya pada informasi resmi pemerintah, dan tidak meneruskan kabar-kabar seperti potensi tsunami yang tidak berasal dari sumber resmi. Pemerintah terus memperbarui informasi aktivitas Gunung Anak Krakatau secara berkala, melalui kanal-kanal resmi, dan setiap perkembangan disampaikan langsung kepada publik," ujar Qodari.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintah juga terus memantau situasi terkini. Pemantauan dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait kebencanaan, aktivitas gunung api, cuaca, transportasi, dan kesehatan.
Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Pemerintah Sinkronkan Informasi Erupsi
Qodari mengatakan pemerintah berupaya memastikan informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau disampaikan dengan satu narasi dan berdasarkan data.
Sinkronisasi informasi tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi gunung api, dampak yang ditimbulkan, langkah pemerintah, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat.
"Badan Komunikasi Pemerintah RI memastikan komunikasi pemerintah berjalan dengan satu narasi, cepat dan berbasis data. Informasi dari PVMBG, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait akan disinkronkan agar publik dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai apa yang terjadi, apa dampaknya, langkah pemerintah, dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat," tuturnya.
Dengan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak mendapatkan informasi yang saling bertentangan, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Enam Bandara Ditutup Sementara
Erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyampaikan bahwa enam bandara ditutup sementara karena terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kementerian Perhubungan pada Minggu pagi menutup lima bandara, yakni:
Bandara Radin Inten Lampung.
Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Bandara Pondok Cabe Jakarta.
Bandara Budiarto Curug Tangerang.
Setelah dilakukan pengujian lanjutan pada pukul 12.00 WIB, Bandara Husein Sastranegara Bandung juga dinyatakan terdampak abu vulkanik. Operasional penerbangan di bandara tersebut kemudian turut dihentikan sementara.
Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai bagian dari langkah keselamatan penerbangan menyusul sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan erupsi serta dampaknya. Masyarakat diminta mengikuti informasi terbaru dari kanal resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK tercatat menggelar 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kasusnya mencakup dugaan suap proyek, pemerasan, dan gratifikasi.
Cek jadwal perpanjangan SIM Kulon progo 21 Oktober 2026 di MPP, lengkap dengan jadwal Satpas 1450, SIMENOR, SIM Keliling, dan syaratnya.
Simak lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling Polres Bantul hari ini, Kamis 22 Oktober 2026 di Wukirsari
Cek jadwal perpanjangan SIM Sleman 22 Oktober 2026 di MPP Kabupaten Sleman, lengkap dengan jadwal Satpas, SIMMADE, dan layanan malam.
Cek jadwal SIM Keliling Jogja Kamis, 22 Oktober 2026 di QHomemart SIM Corner JCM dan Ramai Mall, beserta syarat perpanjangan SIM A dan C.
Prakiraan cuaca DIY Kamis, 22 Oktober 2026, didominasi berawan. Simak suhu udara dan kondisi cuaca di lima kabupaten/kota.