Isu Pergantian Kapolri, Mensesneg Pastikan Tak Ada Surpres

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada surat presiden (surpres) yang berkaitan dengan pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Penegasan itu disampaikan untuk merespons kabar yang beredar mengenai isu pergantian pimpinan Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

"Kata siapa ada surpres Kapolri? Tidak ada surpres Kapolri," kata Prasetyo.

Presiden Disebut Belum Berencana Lakukan Perombakan Pejabat

Sebelumnya, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo belum memiliki rencana melakukan perombakan pejabat negara pada Agustus 2026.

Menurut dia, apabila dalam waktu dekat terdapat pelantikan pejabat, kemungkinan hanya untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong akibat perubahan struktur sebelumnya.

"Kalaupun, mohon maaf, ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," ujarnya kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Semarang dan Batang, Jawa Tengah, pada pekan lalu (30/7/2026).

Kepala Bappisus Minta Tunggu Keputusan Presiden

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai isu pergantian Kapolri.

Namun, ia menyebut pergantian pimpinan lembaga negara merupakan hal yang lazim terjadi. Meski demikian, waktu pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Tunggu tanggal waktunya," kata Aries saat ditanya wartawan terkait kabar adanya surpres pergantian Kapolri pada Selasa (4/8/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan adanya surpres yang diajukan kepada DPR, Aries memberikan jawaban serupa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

DPR Bantah Ada Surpres Pergantian Kapolri

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia membantah adanya surat presiden terkait pergantian Kapolri sekaligus meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri. Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Isu Mencuat di Tengah Dinamika Polri dan Kejagung

Kabar mengenai pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo menguat di tengah dinamika hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dinamika tersebut muncul setelah penyidikan yang dilakukan Polri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hingga Kamis (6/8/2026), Mensesneg maupun Ketua Komisi III DPR RI sama-sama menegaskan tidak terdapat surat presiden terkait pergantian Kapolri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis