Tambahan Dana Transfer ke Daerah Tunggu Restu Presiden

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah pusat telah menghitung kebutuhan tambahan dana transfer ke daerah (TKD) untuk membantu sejumlah pemerintah daerah yang mengalami kesulitan anggaran. Saat ini, keputusan mengenai pencairannya tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan besaran tambahan dana tersebut telah selesai dihitung oleh pemerintah pusat. Namun, hasil perhitungannya masih harus dilaporkan lebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan kepada publik.

"Itu (besaran tambahan, red.) sudah kita hitung kebutuhannya berapa kira-kira, (kami, red.) menunggu arahan Bapak Presiden," kata Menkeu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Karena itu, Purbaya belum dapat membeberkan secara detail nilai tambahan dana TKD yang disiapkan pemerintah.

"Nanti saya menghadap Bapak Presiden, kalau Beliau (Presiden, red.) setuju ya kita umumin, kalau nggak ya... ini keputusan Bapak Presiden semua ya. Jadi, saya menunggu petunjuk Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya meyakini tambahan dana ke daerah yang telah dihitung oleh kementeriannya cukup untuk menambal kekurangan anggaran yang dialami sejumlah pemerintah daerah.

Ia juga belum dapat memastikan jumlah daerah yang akan menerima tambahan dana tersebut. Meski saat ditanya wartawan pada Selasa (28/7), Purbaya sempat menyebut ada 490 daerah yang berpotensi memperoleh tambahan dana, angka tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Saya ngomong gitu ya (490 daerah berpotensi terima tambahan dana, red.)? Ya sekitar segitulah. Ini, ini masih, masih harus diluruskan dulu, (saat ini, red.) baru, baru dihitung di atas kertas, coret-coretan," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Di tengah kesulitan anggaran yang dialami sejumlah daerah, pemerintah pusat bergerak cepat agar tambahan dana tersebut dapat segera diterima oleh pemerintah daerah yang membutuhkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada awal minggu ini menemui Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan itu antara lain membahas pencairan dana bagi hasil (DBH) dan penambahan dana transfer ke daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Tito menyampaikan daftar daerah yang harus segera menerima tambahan dana. Pada kesempatan yang sama, ia juga menegaskan pemerintah telah menginstruksikan daerah untuk tidak merumahkan para pegawai kontrak ataupun tidak membayar gaji mereka.

Pasalnya, Tito meyakini masih ada langkah-langkah efisiensi yang dapat dilakukan oleh daerah. Ia mencontohkan beberapa daerah mengaku mengalami kekurangan anggaran, tetapi setelah laporan penggunaan anggarannya diperiksa, masih ditemukan biaya operasional dan pemeliharaan yang berlebihan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara