APBN 2027 Tertinggi Sepanjang Sejarah, Anggaran Pendidikan Tembus Rp824 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Dalam periode tersebut, sejumlah pos anggaran negara mencatatkan nilai tertinggi sepanjang sejarah, mulai dari pendidikan hingga perlindungan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 29 September 2026 juga menjadi APBN dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kenaikan nilai APBN tersebut melanjutkan tren peningkatan sejak Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp2.490,9 triliun.

Sementara itu, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Nilai tersebut melampaui target awal defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Pada APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,6 triliun, dengan proyeksi terbaru atau outlook sebesar Rp3.208,1 triliun. Belanja negara ditargetkan Rp3.842,7 triliun, sedangkan outlook-nya mencapai Rp3.942,4 triliun.

Defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Angka tersebut diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Di tengah peningkatan target pendapatan dan belanja negara, sejumlah pos anggaran pada era Prabowo-Gibran mencatatkan nilai besar yang disebut sebagai rekor tertinggi. Berikut rinciannya.

1. Anggaran Pendidikan Tembus Rp824 Triliun

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan ditetapkan sebesar Rp724,26 triliun.

Pada APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769,09 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025. Nilai tersebut sempat menjadi yang terbesar sepanjang sejarah anggaran pendidikan Indonesia sebelum kembali meningkat pada APBN 2027.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan anggaran pendidikan pada APBN 2027 akan mencapai Rp824 triliun. Angka itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026.

Namun, keseluruhan anggaran pendidikan tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan dalam pengertian konvensional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, turut dibiayai melalui pos anggaran tersebut.

Pada APBN 2025, program MBG mendapatkan alokasi Rp71 triliun. Hingga 31 Desember 2025, program tersebut tercatat menyerap Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu anggaran.

Memasuki 2026, program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) itu dilanjutkan dengan anggaran Rp218,77 triliun per 8 Januari 2026. Angka tersebut merupakan hasil penetapan pagu efektif setelah penajaman belanja.

Penggabungan pembiayaan MBG dalam anggaran pendidikan sempat menuai kritik dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada 2028.

Dalam putusan tersebut, MBG dinyatakan hanya sah masuk dalam anggaran pendidikan secara konstitusional untuk APBN 2026. MK juga memerintahkan pemisahan kedua anggaran paling lambat 2028, dengan kemungkinan dimulai lebih awal pada 2027.

Meski demikian, pemerintah masih memasukkan anggaran MBG sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dalam APBN 2027.

Program MBG dinilai sah dan konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Namun, pembiayaannya tidak boleh dicampur ke dalam porsi minimal 20% anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

2. Anggaran Perlindungan Sosial Naik Jadi Rp549,9 Triliun

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bantuan sosial (bansos), juga meningkat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam APBN 2025 berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024, anggaran perlinsos ditetapkan sebesar Rp503,2 triliun. Nilai tersebut kemudian naik menjadi Rp508,2 triliun pada APBN 2026 berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025.

Pada APBN 2027, anggaran perlinsos kembali meningkat menjadi Rp549,9 triliun. Nilai tersebut tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Dana perlinsos dialokasikan untuk berbagai program di bidang pangan, pemberdayaan, hingga pendidikan. Program yang memperoleh dukungan anggaran tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta subsidi energi.

3. Anggaran Kesehatan 2026 Capai Rp247,3 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp218,48 triliun pada APBN 2025. Nilai tersebut setara 6% dari total belanja negara dan lebih tinggi Rp39,95 triliun dibandingkan alokasi anggaran kesehatan pada 2024 sebesar Rp187,53 triliun.

Pada APBN 2026, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, anggaran kesehatan awalnya ditetapkan sebesar Rp244 triliun.

Anggaran tersebut kemudian bertambah menjadi Rp247,3 triliun atau meningkat 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan anggaran ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk melalui program JKN.

Sementara itu, anggaran kesehatan dalam APBN 2027 dialokasikan sebesar Rp244,87 triliun atau 6% dari total belanja negara.

Mengacu pada Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, kebijakan kesehatan pemerintah berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program JKN, penguatan layanan kesehatan primer, serta peningkatan kapasitas rumah sakit.

Anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp247,3 triliun disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah di luar periode pandemi Covid-19.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Buku Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kesehatan pada APBN 2021 mencapai Rp312,4 triliun. Secara historis, angka tersebut merupakan realisasi anggaran kesehatan tertinggi, termasuk dalam periode pandemi.

4. Anggaran Kementerian Pertahanan Sempat Mencapai Rp364,1 Triliun

Sektor pertahanan juga mencatatkan alokasi anggaran besar selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mengutip laman Kementerian Pertahanan, pagu awal APBN 2025 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) ditetapkan sebesar Rp166,3 triliun. Anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp364,1 triliun.

Peningkatan itu ditujukan untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Pada APBN 2026, berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran DIPA awal untuk Kemhan dan TNI ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun.

Selanjutnya, dalam APBN 2027, Kemhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp189 triliun. Angka tersebut meningkat 30% dibandingkan pagu indikatif sebesar Rp139 triliun dalam RAPBN 2027.

Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, anggaran Kemhan sebesar Rp364,1 triliun pada 2025 menjadi salah satu alokasi anggaran pertahanan terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com