Polri Geser Anggaran Rp3,6 Triliun untuk Pengamanan VVIP

Harianjogja.com, JAKARTA— Polri mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun pada tahun anggaran 2027 untuk memperkuat kebutuhan operasional. Anggaran tersebut akan dialihkan dari pos belanja modal ke belanja barang, termasuk untuk mendukung pengamanan VVIP, penanganan kerusuhan massa, hingga penanggulangan bencana.

Usulan tersebut disampaikan Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Wahyu mengatakan pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Namun, perubahan komposisi anggaran tersebut masih membutuhkan persetujuan DPR RI.

"Kami mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang. Pergeseran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional, antara lain BMP dan listrik, perlengkapan personel, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana," katanya.

Anggaran Polri 2027

Adapun pagu anggaran Polri pada 2027 ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun. Wahyu memastikan usulan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun tersebut tidak akan menambah total pagu yang telah ditetapkan.

Perubahan hanya dilakukan pada komposisi belanja agar anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan operasional kepolisian.

Setelah pergeseran, belanja barang Polri akan meningkat dari Rp30,93 triliun menjadi Rp34,59 triliun. Sementara itu, belanja modal berkurang dari Rp47,14 triliun menjadi Rp43,48 triliun.

"Dengan demikian, usulan ini tidak menambah total pagu, tetapi hanya menyesuaikan komposisi anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional Polri," tuturnya.

Besaran pagu Polri 2027 tersebut tercatat turun Rp6,86 triliun atau sekitar 4,7% dibandingkan alokasi anggaran 2026 yang mencapai Rp146,05 triliun.

Meski demikian, Polri sebelumnya mengusulkan kebutuhan ideal anggaran 2027 sebesar Rp178,69 triliun. Pada tahap penetapan pagu indikatif, Polri memperoleh Rp118 triliun atau sekitar 66% dari kebutuhan tersebut.

Selanjutnya, pada tahap penetapan pagu anggaran, alokasi meningkat sekitar Rp21,19 triliun menjadi Rp139,19 triliun.

Kebutuhan Operasional

Wahyu menjelaskan salah satu persoalan yang dihadapi Polri adalah penurunan alokasi belanja barang operasional. Jika dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran 2025, belanja barang operasional mengalami penurunan sekitar Rp5,05 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap dukungan operasional kepolisian di lapangan.

"Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun anggaran 2026, pagu anggaran Polri tahun anggaran 2027 secara keseluruhan turun Rp6,86 triliun atau 4,7%. Penurunan belanja barang tersebut berdampak langsung pada dukungan operasional Polri. Beberapa kebutuhan yang mengalami kekurangan antara lain bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung dan almatsus, serta perlengkapan perorangan," jelasnya.

Selain kebutuhan bahan bakar minyak dan listrik, Polri juga menghadapi sejumlah kebutuhan anggaran lain. Di antaranya tunggakan BMP dan listrik, operasional daerah otonomi baru dan satuan kerja baru, rekrutmen serta pendidikan personel.

Dukungan anggaran juga dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, serta pengamanan VVIP.

Dukung Program Prioritas Pemerintah

Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian, Polri juga mendapat peran dalam mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.

Wahyu mengatakan dukungan tersebut antara lain mencakup program ketahanan pangan, penanganan bencana dan pemulihan pascabencana, pembangunan jembatan, hingga penyediaan hunian sementara.

" Kegiatan ini juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar," tuturnya.

Untuk mendukung program prioritas nasional pada 2027, Polri mengalokasikan anggaran sebesar Rp832,15 miliar.

Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk program modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri dengan nilai Rp762,06 miliar. Sementara sisanya tersebar pada empat program lainnya.

Wahyu menuturkan kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk mengusulkan penguatan kembali alokasi belanja barang.

Dengan skema tersebut, Polri berharap kebutuhan operasional yang dinilai mendesak tetap dapat terpenuhi tanpa mengubah total pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 2027.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis