BPS Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat pun diminta tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus karena data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Amalia, masyarakat yang terdata dalam Sensus Ekonomi 2026 akan memperoleh manfaat karena kondisi mereka dapat menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," katanya di Palembang, Minggu (28/6/2026).

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya di Sumatera Selatan, BPS mengerahkan 7.588 petugas sensus yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 20 persen.

Sementara itu, secara nasional progres pendataan telah menyentuh sekitar 25 persen. BPS pun mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar yang telah diberikan selama pelatihan.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan baik. Menurutnya, seluruh proses pendataan dilakukan semata-mata untuk menghasilkan data statistik yang akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa, petugas sensus, serta masyarakat sebagai responden.

Ia menegaskan pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid dan akurat, bukan berdasarkan perkiraan semata.

"Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara