Norwegia Tahan Maroko 1-1, Odegaard Balas Gol Cepat Brahim Diaz
Norwegia bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam laga uji coba internasional. Martin Odegaard mencetak gol penyeimbang pada babak kedua.
Presiden Prabowo Subianto. Antara/Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan pemerintahan pada Senin (8/6/2026) sore. Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru serta penunjukan tokoh buruh Said Iqbal untuk membantu pemerintah menangani isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.
Pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 15.00–16.00 WIB. Selain mengumumkan agenda tersebut, Istana juga menepis kabar yang belakangan beredar terkait isu pergantian Menteri Keuangan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden telah menjadwalkan pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang akan dipimpin oleh Nanik S Deyang.
"Beberapa agenda beliau (Presiden), di antaranya adalah hari ini direncanakan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo usai mengikuti rapat koordinasi mengenai tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penyegaran di lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Selain Kepala BGN, Presiden juga dijadwalkan melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menurut Prasetyo, latar belakang Said Iqbal sebagai tokoh buruh dinilai relevan untuk membantu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia kerja dan perlindungan kesejahteraan pekerja.
Meski demikian, Istana belum menjelaskan secara rinci struktur maupun nomenklatur jabatan yang akan diemban Said Iqbal setelah resmi dilantik.
Prasetyo menegaskan penunjukan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan persoalan ketenagakerjaan sebagai salah satu fokus utama pemerintahan.
"Untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," katanya.
Istana Bantah Isu Pergantian Menteri Keuangan
Di tengah agenda pelantikan tersebut, Prasetyo juga menanggapi berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet, khususnya terkait posisi Menteri Keuangan.
Ia memastikan hingga saat ini tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik maupun media sosial.
Menurutnya, apabila Presiden memang memandang perlu melakukan perubahan susunan kabinet atau penyegaran pejabat pemerintahan, keputusan tersebut akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat pada waktu yang tepat.
"Kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Pelantikan Kepala BGN baru dan Said Iqbal sore ini menjadi salah satu agenda penting Istana yang mendapat perhatian luas, terutama karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis serta upaya pemerintah memperkuat kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh dalam periode pemerintahan saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Norwegia bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam laga uji coba internasional. Martin Odegaard mencetak gol penyeimbang pada babak kedua.
Gempa Filipina menewaskan tiga orang dan memicu peringatan tsunami di Indonesia. BMKG memastikan peringatan dini tsunami telah berakhir.
Said Iqbal dilantik Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Simak profil, pendidikan, dan rekam jejaknya.
Kemlu memastikan belum ada WNI terdampak gempa M 7,7 di Mindanao, Filipina. Pemantauan dilakukan di Filipina dan Sabah, Malaysia.
Sebanyak 18 SPPG atau dapur MBG di Bantul belum beroperasi. Kendalanya mulai dari renovasi, IPAL hingga penyelesaian administrasi.
Ratifikasi Konvensi ILO 188 ditegaskan Indonesia untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dan menjamin standar kerja layak di sektor maritim.