DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA— Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendesak pemerintah mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Permintaan itu ditujukan kepada pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah, menyusul serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik.

“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Penutupan ruang udara tersebut berdampak pada terganggunya penerbangan internasional dan membuat sejumlah jemaah umrah Indonesia tertahan di berbagai bandara transit.

Maman menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk menyiapkan skema mitigasi yang konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang tertahan di negara transit.

“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.

Selain itu, Maman juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat informasi resmi satu pintu agar keluarga jemaah di Tanah Air tidak diliputi kepanikan. Pemerintah diminta aktif menyampaikan perkembangan situasi secara berkala.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.

Ia juga mengimbau penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar terus berkoordinasi dengan KBRI untuk memastikan pendampingan maksimal terhadap para jemaah. Sementara kepada jemaah yang terdampak, Maman meminta agar tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI.

“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” ucapnya.

Maman memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI, khususnya jemaah umrah, dipastikan berada dalam kondisi aman.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan terus memantau kondisi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.

Pemerintah juga mengimbau calon jemaah untuk sementara menunda keberangkatan hingga situasi keamanan regional kembali kondusif.

Konflik memanas sejak Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, disusul operasi militer besar-besaran oleh Amerika Serikat. Serangan tersebut menyasar sejumlah titik strategis di Teheran, termasuk kawasan dekat kediaman Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke Israel serta sejumlah target lain di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Pemerintah Iran pada 1 Maret 2026 mengonfirmasi wafatnya Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas kawasan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara