Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas Minta Daerah Tak Sekadar Jadi Objek Pembentukan Perda

Harianjogja.com, JOGJA— Kompleksitas regulasi daerah menjadi perhatian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas. Dia menegaskan daerah harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembentukan peraturan daerah (perda), bukan sekadar objek kebijakan dari pemerintah pusat.

Pandangan tersebut disampaikan GKR Hemas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik bertema "Benang Kusut Regulasi Daerah" pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus berangkat dari persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan daerah.

Persoalan tersebut mencakup arah pembangunan, perlindungan masyarakat, pelayanan publik, hingga masa depan daerah. Karena itu, pembentukan perda perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

GKR Hemas menjelaskan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi. Namun, kewenangan yang tersebar dari tingkat pusat hingga daerah tersebut membutuhkan harmonisasi agar tetap berada dalam sistem hukum nasional.

"Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal," ujar GKR Hemas.

Dia juga menilai persoalan disharmoni regulasi tidak selalu berasal dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah kerap menghadapi ketentuan nasional yang belum sepenuhnya selaras, pembagian kewenangan yang memunculkan perbedaan penafsiran, serta perubahan kebijakan sektoral yang mengharuskan penyesuaian berulang.

Daerah Perlu Dilibatkan dalam Penataan Regulasi

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Profesor Umbu Rauta. Dia menilai penataan regulasi daerah mendesak dilakukan agar peraturan daerah selaras dengan ketentuan hukum nasional.

Menurut Umbu, harmonisasi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi kunci agar aspirasi masyarakat daerah dapat terakomodasi tanpa memunculkan tumpang tindih kewenangan.

"Selama ini, daerah kerap merasa bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terasa terambil kembali oleh pusat, sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan penuh dalam merancang pembangunan daerahnya," ujarnya.

Dia menilai forum diskusi semacam itu menjadi kesempatan bagi lembaga atau instrumen regulasi di tingkat pusat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi daerah.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah sebagai fondasi pembentukan hukum.

Evaluasi Regulasi untuk Perbaikan Pelayanan Publik

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Hemas menyebut DPD RI melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memiliki posisi dan mandat strategis untuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah.

Dia berharap kegiatan tersebut menghasilkan masukan konstruktif untuk mengurai persoalan regulasi. Upaya itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, penyelenggara kegiatan menyampaikan forum tersebut bertujuan mencari solusi konkret atas berbagai hambatan regulasi di lapangan.

Agenda serupa ke depan direncanakan dikembangkan melalui dialog nasional atau dialog republik. Kegiatan itu akan melibatkan DPR RI, kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, serta pemerintah daerah dan DPRD.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menghasilkan instrumen regulasi yang efektif, selaras, dan mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat," kata Hemas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.