AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Demokrat tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menyerahkan proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki aturan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Karena itu, Demokrat tidak mengambil inisiatif mengajukan kandidat sendiri.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata dia.

AHY menyebut sikap tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan Presiden keenam RI. Keputusan partai itu, menurut AHY, sejalan dengan aturan internal organisasi.

Di tengah proses pengisian jabatan tersebut, AHY mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar menjaga suasana tetap kondusif. Dia meminta dinamika politik tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat maupun agenda pembangunan pemerintah.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.

MPR Proses Pengisian Jabatan Wapres

Pernyataan AHY disampaikan sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR. Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan untuk menindaklanjuti pengunduran diri sekaligus memproses pengisian jabatan wakil presiden.

Ahmad Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut. Dalam rentang waktu itu, lembaganya akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama kandidat. Selanjutnya, MPR akan menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan mekanisme tersebut, pengusulan kandidat berada di tangan Presiden, sedangkan kewenangan memilih wakil presiden pengganti berada pada MPR. Sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama sekaligus menegaskan partai itu menyerahkan tahapan tersebut kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara