Panel Barus Hengkang dari Projo, Fokus Kawal Program Prabowo
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memberikan keterangan pers terkait uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Harianjogja.com, JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menegaskan tidak terdapat pelanggaran etik dalam proses pencalonan maupun uji kelayakan dan kepatutan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI.
Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyampaikan seluruh tahapan pemilihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut mencakup proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI hingga pengesahan di rapat paripurna.
“Tidak ditemukannya pelanggaran etik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI oleh Komisi III DPR RI, yang kemudian dikuatkan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Dek Gam saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, proses uji kelayakan diawali dengan pemberitahuan resmi bahwa Inosentius Samsul, calon sebelumnya, memperoleh penugasan lain. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPR RI menyepakati secara aklamasi penetapan Adies Kadir sebagai calon Hakim MK usulan DPR.
“Pada 27 Januari 2026, rapat paripurna DPR RI secara aklamasi menyetujui Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR RI,” kata Dek Gam.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menuturkan putusan MKD ini disampaikan meski tanpa adanya pengaduan. Menurutnya, penyampaian putusan penting agar publik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses penggantian calon Hakim MK tersebut.
Adang menilai masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap kronologi penetapan Adies Kadir, terutama terkait status Inosentius Samsul yang telah menerima penugasan lain di pemerintahan.
“Setelah ada penugasan tersebut, DPR tentu mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan. Seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan, hasilnya dibawa ke paripurna, dan disetujui Adies Kadir sebagai Hakim MK,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Unisa Jogja dan Puskesmas Imogiri II mengenalkan fisioterapi digital agar lansia bisa melakukan latihan pemulihan gerak secara mandiri di rumah.
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan calon wapres.
Presiden Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden.