Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Jet tempur F-16V buatan Amerika Serikat (AS). - Istimewa\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Sengketa perbatasan Kamboja–Thailand kembali memanas setelah bentrokan mematikan terjadi, mendorong PM Hun Manet menyerukan penyelesaian damai sesuai mekanisme bilateral.
Serangan yang menewaskan seorang tentara Thailand memicu retorika keras dari Bangkok. Kepala staf Angkatan Darat Thailand bahkan menyatakan tekad untuk melumpuhkan kemampuan militer Kamboja demi keamanan jangka panjang.
Sementara itu, Anutin Charnvirakul menegaskan tidak akan membuka ruang negosiasi kecuali Kamboja mengikuti syarat Thailand. Posisi tegas kedua negara menimbulkan kekhawatiran meningkatnya eskalasi di perbatasan.
"Jika Thailand benar-benar cinta damai dan menghargai wilayahnya sebagaimana Kamboja, maka pemerintah dan militer Thailand harus menaati penyelesaian damai isu perbatasan melalui mekanisme yang telah disepakati dan sedang dilaksanakan oleh kedua pihak," katanya, seperti dikutip kantor berita resmi Agence Kampuchea Presse.
Pernyataan itu disampaikan menyusul bentrokan yang kembali terjadi di perbatasan kedua negara setelah Thailand menuduh Kamboja melakukan serangan yang menewaskan seorang tentara Thailand dan melukai empat lainnya.
Ketegangan yang meningkat dinilai mengancam kesepakatan gencatan senjata rapuh yang ditengahi Presiden AS Donald Trump pada akhir Juli dan deklarasi lanjutan yang ditandatangani kedua negara pada akhir Oktober di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, yang disaksikan Trump.
Lima warga Kamboja, termasuk warga sipil, tewas dan beberapa lainnya terluka, menurut laporan CamboJa News. "Saya sungguh berharap pihak Thailand, yang selalu menyatakan diri sebagai negara cinta damai yang menghormati hukum internasional, akan terus menggunakan cara-cara damai dan sah dalam melakukan survei dan penetapan batas darat untuk menentukan kedaulatan negara masing-masing," kata Hun Manet.
Dia juga mengatakan bahwa cara tersebut "paling sederhana, paling transparan, dan paling adil" karena Kamboja tidak berniat melanggar kedaulatan sah negara lain.
"Apa pun hasil survei, Kamboja akan menghormatinya. Saya berharap Thailand memiliki ketulusan untuk melakukan hal yang sama," katanya, menambahkan.
Secara terpisah pada Senin, kepala staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand menyatakan tekadnya untuk melumpuhkan kemampuan militer Kamboja.
"Tujuan angkatan darat adalah melumpuhkan kemampuan militer Kamboja untuk waktu yang lama demi keselamatan anak dan cucu kita," kata Jenderal Chaiyapruek Duangpraphat, seperti dilaporkan oleh The Nation.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga menegaskan "tidak akan ada negosiasi apa pun." "Jika pertempuran ingin dihentikan, Kamboja harus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan Thailand," kata dia.
Sengketa perbatasan kedua negara meningkat menjadi bentrokan mematikan pada Juli sehingga ribuan orang terpaksa mengungsi. Kedua negara telah meneken kesepakatan gencatan senjata yang disaksikan Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku ketua ASEAN saat ini di mana kedua negara menjadi anggotanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.