BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus melihat skrining pemeriksaan mata siswa SDN Bulak Rukem 1 Surabaya, Minggu (30/21/2025). ANTARA/Indra Setiawan
Harianjogja.com, SURABAYA—Kementerian Kesehatan menggencarkan pemeriksaan mata bagi anak sekolah agar mereka dapat belajar dan berprestasi tanpa terganggu masalah penglihatan.
Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu, meninjau langsung pelaksanaan skrining mata di SDN Bulak Rukem 1 Surabaya.
“Hari ini kita lihat sendiri kegiatan ini bagaimana kerja sama lintas sektoral, bukan hanya Kementerian Kesehatan tetapi juga Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Persatuan Dokter Mata, Dinkes Provinsi, Dinkes Kota Surabaya, serta Dinas Pendidikan Surabaya,” katanya, Minggu (30/11/2025).
Benjamin menegaskan pentingnya program ini untuk mendukung capaian prestasi akademik anak melalui penglihatan yang sehat.
“Maka ini akan kita masukkan dalam Cek Kesehatan Gratis di sekolah. Ini akan menjadikan kerja sama lebih intens lagi di tahun 2026,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan program yang lebih tepat sasaran. Hingga kini, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau sekitar 55 juta orang, termasuk 17 juta anak-anak.
“Tahun depan akan kita fokuskan lagi. Jika ditemukan kasus anak yang membutuhkan kacamata, itu akan dikerjakan lintas sektoral baik pemerintah maupun swasta,” katanya.
Terkait gaya hidup anak yang memicu peningkatan kebutuhan kacamata, Benjamin menyebut hal itu tak lepas dari penggunaan gawai sejak usia dini.
“Sekarang banyak anak memakai gawai sejak usia 2–4 tahun. Ketika masuk SD, kerusakan mata sudah terjadi sehingga kasus melonjak. Banyak anak prestasinya terganggu karena mereka tidak tahu mengalami gangguan penglihatan, dan orang tuanya pun tidak tahu,” ujarnya.
Ia memastikan kegiatan skrining seperti ini akan diperluas dengan perencanaan lebih baik pada tahun depan, tidak hanya di Surabaya, tetapi di seluruh Indonesia.
“Artinya nanti bukan hanya pemeriksaan, tetapi juga solusinya, termasuk pemberian kacamata. Setelah ditemukan kasus, harus ada jalan keluar. Kacamata harus diberikan setelah kondisi mata anak diukur dengan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Perdami, Prof. dr. Budu, mengungkapkan bahwa tahun ini sekitar 165 juta anak Indonesia mengalami rabun dan membutuhkan kacamata.
“Dan itu hanya satu dari empat yang bisa mendapatkan solusi berupa pemberian kacamata,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Pemerintah menyetujui sanksi pidana bagi pemilik kendaraan ODOL. RUU LLAJ juga mengatur korporasi dan pemilik barang sebagai subjek pidana.
Esteban Ocon memutuskan meninggalkan Haas pada akhir musim F1 2026 setelah menjalani 39 balapan bersama tim tersebut
Bupati Gunungkidul memberi ASN waktu 1,5 jam tiap Jumat awal bulan untuk belanja di pasar tradisional dan UMKM.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.