Bareskrim Umumkan Hasil Gelar Perkara Kasus Makar di Kejagung
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Patroli polisi - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Polri menegaskan personel kepolisian yang ditugaskan di instansi pusat, tidak lagi menjabat di internal Polri sebagai langkah tegas menghindari praktik rangkap jabatan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, yaitu anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga, dimutasi dari jabatan sebelumnya. Kemudian, personel tersebut ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur.
Penugasan tersebut, kata dia, tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku. Polri memastikan bahwa seluruh anggota yang dialihkan pada jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.
“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” katanya.
Adapun hak-hak anggota Polri yang ditugaskan mengisi jabatan tertentu di instansi pusat adalah sebagai berikut:
1. Gaji sebagai anggota Polri tetap dibayarkan oleh negara melalui Polri sesuai status kepegawaiannya sebagai pegawai negeri pada Polri.
2. Tunjangan kinerja atau remunerasi diberikan oleh instansi pengguna, disesuaikan dengan kelas jabatan pada kementerian/lembaga terkait.
3. Hak-hak lainnya yang melekat pada jabatan diberikan oleh instansi pengguna sebagaimana aturan internal instansi tersebut.
4. Tidak terjadi duplikasi remunerasi karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri.
Trunoyudo juga menegaskan bahwa Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.
“Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” katanya.
Dengan penegasan ini, ujar dia, publik diharapkan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penugasan anggota di instansi pusat serta mekanisme pengelolaan hak-hak kepegawaiannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 20November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.